Korban Arisan Online Istri Polisi di Kediri Buka Pintu Damai, Ini Syaratnya

Kediri, Jurnal Jatim – Perkara dugaan penipuan berkedok arisan online senilai Rp150 juta dengan terdakwa Yesi Maharani (YM), warga Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mulai bergulir di meja hijau.

Dalam sidang perdana agenda pembacaan dakwaan di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (16/11/2026), tim penasihat hukum terdakwa secara terbuka menyampaikan keinginan untuk kembali mengupayakan perdamaian dengan pihak korban.

Menariknya, pihak korban istri polisi itu ternyata tidak sepenuhnya menutup pintu perdamaian. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi, yakni pengembalian kerugian yang dialami korban.

Kuasa hukum korban, Suwandi menyatakan pihaknya bersedia memfasilitasi proses restorative justice apabila terdakwa benar-benar menunjukkan iktikad baik.

“Kami membuka ruang apabila pihak terdakwa memiliki iktikad baik. Dalam arti, kerugian-kerugian yang dialami klien kami dikembalikan. Kami akan memfasilitasi untuk melakukan restorative justice,” kata Suwandi.

Menurutnya, keinginan berdamai harus dibuktikan dengan langkah nyata. Bukan sekedar pernyataan atau janji untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Selain pengembalian kerugian materiil, dokumen kendaraan yang menjadi bagian dari perkara, termasuk BPKB, juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan perdamaian.

Suwandi mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan resmi restorative justice dari tim penasihat hukum maupun terdakwa. Meski demikian, kesempatan untuk berkomunikasi tetap terbuka apabila terdapat keseriusan dari pihak terdakwa.

Di sisi lain, tim penasihat hukum Yesi Maharani mengaku upaya perdamaian sebenarnya sudah pernah ditempuh sejak perkara masih ditangani kepolisian.

Kuasa hukum terdakwa, Danan Prabandaru, menyebut komunikasi antara kedua belah pihak sempat mengarah pada penyelesaian secara damai.

“Sebetulnya dari awal itu sudah ada upaya RJ, sejak proses penyelidikan (di Polres) bahkan sudah ada proses RJ. Tapi kita tidak tahu pasti kenapa proses RJ itu tidak bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Danan seusai persidangan.

Ia mengatakan, pihaknya sempat memperoleh informasi bahwa saksi pelapor berkeinginan mencabut laporan. Bahkan, komunikasi kedua belah pihak disebut pernah mengarah pada kesepakatan damai.

Namun, upaya tersebut tidak berlanjut hingga perkara akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Karena itu, Danan berharap majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk kembali membuka ruang perdamaian.

“Oleh karena itu, di persidangan ini kami minta hakim untuk diberikan kesempatan RJ. Yang penting, sebenarnya kedua pihak ini ingin berdamai,” ujarnya.

kuasa hukum terdakwa lainnya, Luka Fardani, juga mengungkapkan bahwa kedua belah pihak pernah bertemu dalam proses mediasi di kepolisian.

Bahkan, menurut Luka, suasana pertemuan saat itu sempat emosional dan menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Sudah ketemu di kepolisian, dimediasi, sudah berpelukan, nangis-nangis. Sudah ada keinginan untuk mencabut laporan,” kata Luka.

Ia menjelaskan, pencabutan laporan tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Karena itu, pihaknya kini berupaya mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Luka juga menyebut sebelumnya sempat dibicarakan mengenai pengembalian kerugian korban secara bertahap. Namun, kondisi terdakwa yang saat itu menjalani penahanan disebut menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembayaran angsuran.

Pihaknya berencana kembali menghubungi korban setelah mempelajari berkas perkara dan mendapatkan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian.

“Kami akan menggunakan upaya ini (restorative justice) dalam persidangan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Dewanti Nur Indrati, perkara ini bermula dari persoalan pemblokiran kendaraan truk milik saksi korban Titik Hariyani.

Terdakwa diduga menawarkan bantuan untuk mengurus pembukaan blokir kendaraan tersebut dengan meminta dua dokumen, yakni STNK dan BPKB.

Dalam perkembangan selanjutnya, terdakwa disebut menghubungi salah seorang saksi dan menyampaikan bahwa Titik membutuhkan uang putaran sebesar Rp150 juta.

Jaksa menguraikan, terdakwa menjanjikan akan mengurus kembali BPKB dalam jangka waktu satu minggu dengan kesepakatan imbalan sekitar delapan persen.

Sejumlah dokumen kendaraan, termasuk BPKB atas nama pihak lain maupun milik korban, turut disebut dalam uraian dakwaan. Rangkaian penyerahan dokumen dan transaksi tersebut kini menjadi materi yang diperiksa dalam persidangan.

Meski kedua belah pihak sama-sama membuka peluang perdamaian, realisasi restorative justice masih membutuhkan kesepakatan dan pemenuhan hak-hak korban.

Dengan demikian, proses hukum terhadap Yesi Maharani tetap berjalan sesuai tahapan persidangan. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 November 2026, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com