Kediri, Jurnal Jatim – Pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kediri masa khidmat 2026–2027 bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Dari Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (10/11/2026) malam, organisasi mahasiswa ini langsung menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah sekaligus berpihak kepada masyarakat.
Sorotan terhadap sejumlah persoalan lokal menjadi salah satu agenda penting kepengurusan baru. Salah satunya menyangkut mangkraknya pembangunan Alun-Alun Kediri yang disebut sejak 2023.
Sekretaris Umum PC PMII Kediri, Taufik Ramadan, menegaskan kepengurusan baru akan menjadikan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok mustad’afin atau masyarakat lemah dan tertindas, sebagai arah gerakan organisasi.
“PMII akan pro terhadap orang-orang mustad’afin. Arah gerak organisasi juga bagaimana memberdayakan kader di ruang-ruang publik,” ungkap Taufik.
Ia menambahkan, PMII Kediri tidak hanya akan mengawal persoalan nasional, tetapi juga aktif menyoroti berbagai isu lokal yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Alun-Alun Kediri. Taufik mempertanyakan proyek tersebut yang menurutnya telah mangkrak sejak 2023.
“Yang saya lihat, mulai 2023 sampai hari ini alun-alun masih mangkrak. Informasi yang saya ketahui, ada pergolakan antara Pemkot dan pemilik tender,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penegasan bahwa kepengurusan baru PMII Kediri ingin mengambil peran dalam mengawal persoalan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Kediri, Shoffa Arfanul Adhadi, menegaskan bahwa organisasinya akan tetap berpegang pada nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) sebagai landasan ideologis.
Namun, PMII juga akan menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Artinya, komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah tetap terbuka, tetapi tidak boleh menghilangkan sikap kritis maupun keberpihakan kepada masyarakat.
“Kita memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Meskipun hari ini kita punya kedekatan dengan pemerintah, hal itu tidak boleh melepas bahwa PMII selalu berpihak kepada masyarakat,” tegas Shoffa.
Menurutnya, tantangan terbesar organisasi ke depan adalah menjaga independensi di tengah terbukanya berbagai peluang komunikasi, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi pemerintah.
PMII, lanjutnya, tidak boleh terjebak dalam kenyamanan hubungan dengan kekuasaan hingga melupakan tanggung jawab sosialnya.
Untuk menerjemahkan komitmen tersebut, kepengurusan PC PMII Kediri telah menyiapkan sejumlah agenda strategis.
Di antaranya penguatan kaderisasi melalui jenjang MAPABA, PKD, PKL hingga PKN. Selain pendidikan formal, organisasi juga akan mengembangkan program pemberdayaan kader di berbagai wilayah Kediri Raya, baik Kota maupun Kabupaten Kediri.
Program tersebut juga akan menyentuh sejumlah situs budaya sebagai ruang pengembangan aktivitas dan eksistensi kader.
Tak berhenti di situ, PMII Kediri juga akan memperkuat kajian kebijakan publik berbasis data dan argumentasi. Penguatan kapasitas analisis kebijakan dinilai penting agar kader tidak hanya lantang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan argumentasi yang kuat dan terukur.
Shoffa menyebut, jalur advokasi juga akan menjadi bagian dari gerakan organisasi. Mulai dari audiensi, membangun kemitraan kritis, hingga demonstrasi apabila terdapat kebijakan yang dinilai perlu dikritisi.
Pelantikan pengurus PC PMII Kediri diikuti sekitar 70 pengurus terdiri dari 50 pengurus cabang dan 20 pengurus tingkat komisariat. Sejumlah tokoh dan unsur organisasi turut hadir, di antaranya perwakilan Forkopimda, tokoh Nahdlatul Ulama, kejaksaan, serta organisasi kepemudaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung, termasuk GMNI dan HMI.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
