Kediri, Jurnal Jatim – Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar demo di depan gedung Kantor Pemkab Kediri bertajuk “Evaluasi Total Indonesia”, Kamis (2/7/2026).
Ratusan massa membawa spanduk, banner, poster, serta berbagai media menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan DPRD setempat.
Pantauan Jurnal Jatim, ada empat isu utama menjadi sorotan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Kediri menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Termasuk mengevaluasi dan menutup dapur MBG yang dinilai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai ketentuan.
Kedua, menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek geothermal di Kabupaten Kediri. Mereka menilai proyek itu berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air.
Ketiga, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri.
Dan keempat, mendesak DPRD Kabupaten Kediri meningkatkan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan membuka rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Ketua PMII Kediri, Irgi Ahmad Vahrezi, mengatakan aksi itu merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurut Irgi, pada isu nasional, mahasiswa menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Mulai dari penguatan ekonomi nasional, penempatan pejabat kabinet sesuai kompetensi, evaluasi total pelaksanaan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kemudian pengembalian fungsi TNI dan Polri sesuai tugas pokoknya, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Sementara pada isu lokal, mahasiswa menilai pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Kediri masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Mereka menilai sejumlah dapur MBG belum tepat sasaran.
“Kalau memang tepat sasaran, kami tidak mempermasalahkan. Namun, sistemnya harus diperbaiki. Kami menemukan sejumlah dapur MBG yang menurut data kami tidak sesuai dengan tujuan awal program, yaitu menekan angka stunting dan membantu kelompok yang membutuhkan,” ujar Irgi.
Ia juga menyoroti dugaan persoalan tata kelola dan pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Kediri menolak rencana pengembangan geothermal di wilayah Kabupaten Kediri.
Menurut mereka, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan bahwa proyek panas bumi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama terhadap ketersediaan sumber air.
“Proses pengeboran geothermal membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Kami khawatir hal tersebut akan memengaruhi ketersediaan sumber air di sekitar wilayah proyek, termasuk kawasan yang selama ini menjadi sumber air penting bagi masyarakat,” kata Irgi.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian dari perwakilan organisasi mahasiswa. Dalam aksinya massa pendemo ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Kediri, Zaini Wakil Ketua Komisi II.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
