Kediri, Jurnal Jatim – FGD (Focus Group Discusion) digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri untuk evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, baik Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
FGD dilaksanakan di Pendopo Punden Mbah Tugu, di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (18/2/2025) yang dihadiri awak media se Kediri raya.
Acara dilaksanakan dua sesi. Pertama melibatkan anggota Forkompinda Kabupaten Kediri dan TNI Polri serta pemerhati pemilu di Kabupaten Kediri. KPU mendatangkan dua nara sumber yaitu Ketua LP2M IAIN Kediri Taufik Alamin dan pegiat media Hari Tri Wasono.
Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim mengatakan FGD digelar untuk penyusunan atau penguatan materi evaluasi tahapan Pilkada serentak tahun 2024.
“Kami secara internal sudah melaporkan rangkaian tahapan ini kepada KPU RI dengan mengisi kuesioner atau tata cara dan juga pertanyaan-pertanyaan yang memang dibuat KPU RI untuk kami melakukan evaluasi,” katanya.
Evaluasi dilaksanakan oleh penyelenggara mungkin kurang objektif. Ia menyebut ada beberapa hal yang penting dan dibutuhkan sebagai masukan sehingga FGD digelar dua sesi.
Nanang mengungkapkan sesi pertama melibatkan Forkompinda, SKPD terkait, Kepolisian, TNI dan juga pemberhati pemilu. Mereka diundang untuk memberikan masukan berkaitan tahapan-tahapan pilkada 2024.
“Kemudian sesi kedua kami melibatkan kawan-kawan media, ada beberapa catatan yang memang sama yaitu pelaksanaan Pilkada dan Pemilu diharapkan di waktu yang berbeda untuk memaksimalkan proses sosialisasi tahapan dan beberapa hal lain,” ujarnya.
Berkaitan dengan sosialisasi, masih kata Nanang, ada kenaikan jumlah partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 lalu. Tapi diharapkan ke depan lebih efektif lagi lebih banyak (sosialisasi) lagi, sehingga partisipasi juga akan semakin meningkat lagi.
“Tadi juga ada masukan berkaitan dengan pelaksanaan (rekruitmen) di badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS) ada catatan-catatan yaitu kedepan perlu melibatkan beberapa pihak,” ungkapnya.
Sedangkan terkait pengamanan logistik, disebut Nanang, terdapat masukan dan catatan dari pihak keamanan, termasuk juga dalam kampanye. Pihak Kepolisian dan TNI meminta agar kedepan peserta pemilu bisa melaporkan atau menyampaikan jadwal kampanye lebih dini. Karena selama ini rata-rata dilaporkan H -1 bahkan kurang berapa jam.
“Juga masukan dari pihak kepolisian meminta terkait jadwal kampanye, untuk disampaikan lebih awal lagi, sehingga pemetaan personil dan hal yang lain bisa dikonsep lebih baik lagi,” tutupnya.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
