oleh

Marhaen Djumadi Minta Skor MCP KPK Kabupaten Nganjuk Ditingkatkan

Nganjuk, Jurnal Jatim – Capaian hasil pelaporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hingga November 2021 ada di angka 58 persen yang mendekati rata-rata daerah lain di Jatim.

MCP merupakan kegiatan KPK dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi pun meminta capaian angka skor 58 persen itu untuk ditingkatkan dengan minimal 90 persen.

“Saat ini, skor 58 persen. Saya minta ditingkatkan menjadi minimal 90 persen,” ucap Marhaen dalam evaluasi pencapaian MCP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat Roro Kuning Pemkab setempat, Rabu (17/11/2021).

Kegiatan evaluasi yang dipimpin bupati Marhaen bersama Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat III KPK-RI, Edi Suryanto dihadiri Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta perangkat daerah terkait.

Marhaen juga mengingatkan kepada seluruh jajaran di pemerintahannya untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mematuhi peraturan agar selamat dari tindak pidana korupsi.

Mengutip situs resmi pemkab Nganjuk, Kamis (18/11/2021), pencapaian skor MCP Kabupaten Nganjuk per November 2021 sebesar 58 persen. Rinciannya untuk parameter perencanaan dan penganggaran APBD 55,4 persen dan pengadaan barang dan jasa 49,1 persen.

Lalu perizinan 70 persen; pengawasan 55 persen; manajemen ASN 64,3 persen; optimalisasi pajak daerah 73,2 persen; manajemen aset 40,5 persen; dan tata kelola keuangan desa 64,6 persen.

Skor MCP Kabupaten Nganjuk mendekati rata-rata skor kabupaten dan kota di Jatim sebesar 60 persen. Sementara, skor Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 67 persen.

“Skor MCP bukan ukuran. Skor tinggi bukan berarti tidak akan korupsi. Tapi menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh pencegahan korupsi,” kata Kasatgas Pencegahan Direktorat III KPK-RI, Edi Suryanto.

“Tapi, skor MCP rendah mengindikasikan peluang terjadi korupsi,” lanjut Edi.

Edi pun meminta keterlibatan seluruh perangkat daerah, karena aspek dalam pencegahan korupsi itu memerlukan peran aktif perangkat daerah.

“Saya harapkan, sekurang-kurangnya eselon III Sekretaris OPD dan Kepala Bidang harus dilibatkan,” ujarnya.

Edi mencontohkan, pada pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), meskipun yang menangani indikator itu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UK PBJ), namun pengisian RUP kedalam aplikasi SIRUP menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah.

Pria kelahiran Kecamatan Ploso Jombang tersebut meminta inspektorat untuk memberikan pedoman MCP KPK kepada seluruh perangkat daerah agar dibaca, dipahami dan dilaksanakan.

Tidak hanya itu, Edi meminta dihadirkan perangkat daerah yang akan difasilitasi langsung seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian kabupaten setempat.

 

Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow Jurnaljatim.com di Google News.

 

Editor: Hafid