oleh

Saksi Tak Tahu Maksud Dakwaan Jual Beli Jabatan Bupati Nonaktif Nganjuk

Surabaya, Jurnal Jatim – Sidang kasus jual beli jabatan Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat kembali digelar. Sebanyak 13 saksi dari Camat dan Kepala Desa dari Nganjuk, Jawa Timur dimintai keterangan terkait dugaan kasus itu, Senin (11/10/2021).

Namun, sejumlah saksi justru mengaku tidak tahu dengan jual beli jabatan tersebut. Kesaksian itu di antaranya disampaikan oleh sejumlah saksi yang berasal dari kepala desa, seorang staf kecamatan, dan sejumlah camat.

Kesaksian pertama disampaikan Yoyo Mulya Mintaryo, seorang staf Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Ia diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kecamatan Tanjung Anom. Keterangan awal, ia menerangkan bagaimana dia dimintai sejumlah uang oleh Camat Tanjung Anom Edi Srijianto.

Ia bercerita, sebelum menjabat sebagai Kasi, dirinya merupakan PNS di Dinas Perindustrian di Kabupaten Nganjuk.

“Saat itu saya ditawari pak Edi (Camat Tanjung Anom), dimintai fotocopy SK (surat keputusan) golongan, pangkat, sama pendidikan. Lalu saya dilantik pada 1 April 2021,” uujarnya.

Usai pelantikan itu lah, ia dimintai uang sebesar Rp40 juta oleh sang Camat. Sang camat beralasan, uang tersebut sebagai tanda syukuran pada sang “bapak”.

“Estimasi saya cuma Rp1 juta sampai Rp2 juta, ternyata minta Rp40 juta. Saya tidak ada uang cash saat itu, beliau minta harus ada uang seadanya dulu sisa di ATM hanya Rp5 juta. Lalu saya disuruh pulang, kemudian 7 april saya di telepon untuk segera mencukupi,” ujarnya.

Hal sama disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Pace, Suwardi. Dia menyebut, saat terjadi kunjungan Bupati ke Kecamatan Pace pada Juni lalu, dirinya diusulkan jadi Sekcam oleh sejumlah kades karena sudah lama menjabat dan berkinerja baik di kecamatan itu.

Tak lama usai kunjungan itu, ia lantas didatangi oleh Kades Bodor, Darmadi. Kedatangan itu untuk menyampaikan, adanya ucapan terima kasih senilai Rp15 juta yang harus disediakannya. Lalu ia pun bertanya untuk siapa uang tersebut, Suwardi menjawab tidak tahu secara pasti apakah uang itu ditujukan untuk Bupati Novi.

“Saya tidak tahu. Katanya untuk “bapak”,” ungkapnya.

Selain itu, Kades Bodor Darmadi mengaku melihat ada yang dititipi uang didalam kresek. Ia bahkan pernah dipanggil bertiga dengan kades lainnya oleh Camat Pace, dan melihat uang senilai Rp50 juta itu dimaksudkan untuk sang bapak.

“Saya dipanggil khusus bertiga dengan Kades Kepanjen dan Banaran, saya hanya melihat ada yang dititipi kresek hitam, ada yang bilang titip Rp50 juta untuk bapak, saya lupa tanggalnya,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum ajudan Bupati Novi, M Izza Muhtadin, Petrus bala pattyona langsung mencecar ketiga saksi dengan pertanyaan soal apakah yang dimaksud dengan jual beli jabatan yang mereka terangkan sebelumnya. Ketiga saksi itu pun kompak mengaku tidak tahu dan cenderung memilih diam.

Saat ditanya satu persatu, apakah Bupati Novi atau siapapun meminta uang terkait dengan jabatan yang saat ini mereka emban, saksi Yoyo pun menjawab tidak. Ia menyebut, uang Rp40 juta yang diminta sang camat, diakuinya sebagai uang syukuran.

“Pak Camat minta (uang) syukuran,” katanya.

Senada disampaikan oleh saksi lainnya, yang mengakui tidak pernah dimintai secara langsung oleh Bupati terkait dengan uang jual beli jabatan.

“Tidak tahu (maksud jual beli jabatan). Tidak pernah (Bupati Novi meminta uang langsung),” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat secara daring menyatakan membenarkan, bahwa dirinya tak pernah meminta uang sebagaimana dalam dakwaan. Untuk pembelaan lebih lanjut, dia akan menuangkan dalam pledoi mendatang.

“Saya tak pernah meminta uang yang mulia. Pembelaan selanjutnya saya sampaikan nanti melalui kuasa hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum Bupati Nonaktif Novi, Tis’at Afriyandi mengatakan, sejak awal saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, tidak ada satu pun yang mengaku mendapat perintah, atau permintaan langsung dari Bupati Novi soal uang jual beli jabatan. Ia pun menegaskan, bahwa benang merah antara Bupati Nonaktif Nganjuk Novi dalam kasus itu tidak ada sama sekali.

“Tidak ada perintah secara langsung dsri bupati terkait dengan kasus (jual beli jabatan) ini. Jadi tidak ada benang merahnya sama sekali,” katanya.

 

Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow Jurnaljatim.com di Google News.

 

Editor: Azriel