Jual Pupuk Bersubsidi, Petani Ponorogo Ditangkap Polisi

Ponorogo, Jurnal Jatim – Polres Ponorogo, Jawa Timur mengungkap kasus dugaan jual beli pupuk bersubsidi di wilayah setempat dengan tersangka BP (34) warga Kecamatan Balong

“Tersangka merupakan seorang petani juga,” kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyo Wibowo, Sabtu (26/8/2022).

Sementara itu Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan BP ditangkap sesaat setelah melakukan jual beli pupuk bersubsidi di rumahnya.

Adapun dalam ungkap kasus itu, total barang bukti yang disita sebanyak 119 sak pupuk urea dam 25 sak pupuk ponska.

“Selain itu uang tunai sebesar Rp575 ribu. Tersangka telah dua kali ini melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada orang yang tidak seharusnya menerima,” katanya.

Nikolas menyatakan, pengungkapan kasus setelah pihaknya menerima informasi adanya dugaan peredaran pupuk bersubsidi dalam jumlah besar. Pun para penerima pupuk bersubsidi bukan yang semestinya.

“Kami melakukan lidik informasi itu. Tersangka mengaku bahwa dapat dari luar kota. Tepatnya dari Jawa Barat. Dikirim dari Jawa Barat menggunakan ekspedisi truk,” ujarnya.

Saat diperiksa Polisi, tersangka mengaku membeli pupuk bersubsidi per sak senilai Rp200 ribu. Kemudian dijual senilai Rp225 ribu.

“Per sak dapat Rp25 ribu. Keuntungan total Rp3,6 juta. Dari dua kali transaksi yang dilakukan,” kata mantan Kasatreskrim Polres Nganjuk ini.

Awalnya, kata dia, tersangka yang juga petani itu dicurhati teman-temannya bahwa pupuk semakin langka. Pun pupuk yang ada tidak mencukupi.

“Akhirnya dicari jalannya. Dia (tersangka) memasarkannya kepada teman-temannya,” katanya menambahkan.

Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf b sun 3E Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 ayat (3).

Juga akan dijerat dengan Pasal 21 ayat 1 jo pasal 30 ayat 3 PERMENDAG RI Nnomor :15/MDAG/PER/4/2013, tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Dan atau jo pasal 4 ayat 1 huruf A jo pasal 8 ayat peraturan uu no 8 tahun 1962 ttg perdagangan batang dalam pengawasan dan atau pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 peraturan presiden no 15 tahun 2011 ttg perubahan atas peraturan presiden no 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk berdiskusi sebagai barang dalam pengawasan.

“Ancaman hukuman denda Rp 100.000 dan penjara 6 bulan selama 2 tahun,” pungkas Nikolas.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.