Nganjuk, Jurnal Jatim – Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur merekomendasikan lima objek diduga cagar budaya (ODCB) untuk ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten.
Yakni sepasang nisan makam Tumenggung Kopek di Kompleks Makam Pakuncen, Desa Pakuncen, Kecamatan Patianrowo. Kemudian Prasasti Mataji, serta Prasasti Ser, Jambi, dan Munder di Desa Bangle, Kecamatan Lengkong. Dan dua bunker Jepang di Hutan Gambyok, Dusun Jatirejo, Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos.
Sekretaris TACB Nganjuk, Sukadi menyebut rekomendasi lima ODCB itu merupakan hasil kajian yang telah dilakukan secara saksama. “Tim (TACB) memutuskan untuk merekomendasikannya kepada Bupati Nganjuk, untuk segera menetapkannya sebagai cagar budaya,” jelas Sukadi, Rabu (11/11/2026).
Anggota TACB Nganjuk, Kusnoto Indro Susilo menambahkan, rekomendasi terhadap sejumlah prasasti di Desa Bangle merupakan bagian dari upaya melindungi sumber sejarah primer yang masih tersimpan di Kabupaten Nganjuk.
“Yang pada akhirnya dari (sumber sejarah primer tersebut) dapat menguak lebih banyak lagi informasi kesejarahan Kabupaten Nganjuk,” ujar Kusnoto.
Sementara itu, anggota TACB Nganjuk lainnya, Nara Setya Wiratama, menilai kelima objek tersebut merepresentasikan kekayaan data sejarah Nganjuk dari berbagai periode.
Mulai dari peninggalan epigrafi masa Medang dan Panjalu, jejak arsitektur militer modern, hingga kesinambungan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Menurut Nara, rekomendasi tersebut tidak sekadar menjadi upaya administratif penetapan cagar budaya, tetapi juga langkah penting untuk mengamankan sumber sejarah primer bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
“(Rekomendasi penetapan) ini merupakan langkah saintifik krusial untuk mengamankan data primer sejarah Nganjuk lintas era, demi kepentingan riset dan edukasi publik berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, anggota TACB Nganjuk, Usman Hadi, mengingatkan pentingnya edukasi kepada para pengelola maupun pihak yang memiliki Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) agar tidak sembarangan melakukan perubahan terhadap ODCB tersebut.
Usman meminta Pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar), memberikan pemahaman kepada para pengelola mengenai mekanisme pemugaran dan restorasi cagar budaya.
Menurit dia, perubahan terhadap objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya maupun ODCB tidak boleh dilakukan, tanpa memperhatikan ketentuan dan prosedur pelestarian yang berlaku.
Pasalnya, perubahan yang mengakibatkan hilangnya konteks asli suatu ODCB dapat berdampak terhadap kelayakannya untuk diusulkan sebagai cagar budaya.
“Terkadang praktik seperti ini (mengubah ODCB) berangkat dari ketidaktahuan pengelola berkaitan dengan mekanisme pengelolaan cagar budaya,” katanya.
Ketua TACB Nganjuk, Yuli Kuntadi, turut menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan kajian dan pelestarian cagar budaya. Penambahan anggaran diperlukan agar proses kajian terhadap objek-objek purbakala nan bersejarah di Kabupaten Nganjuk dapat menjangkau lebih banyak objek.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, potensi peninggalan sejarah dan budaya di berbagai wilayah Nganjuk diharapkan dapat diidentifikasi, dikaji, dan memperoleh perlindungan secara lebih optimal.
“Sebenarnya potensi ODCB di Nganjuk itu sangat-sangat besar, mulai dari ODCB dari zaman klasik hingga masa kemerdekaan. Masih banyak ODCB di sini (Nganjuk) yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya,” ucap Yuli.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
