Kediri, Jurnal Jatim – Sejumlah tokoh Nahdliyin muda tergabung dalam Forum Gawagis Nusantara, Majelis Kaum Muda NU Mataraman, dan elemen pemuda NU menggelar pertemuan di BLKK Tabassam Al Fallah, Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Sabtu (20/6/2026).
Dalam forum yang digelar di tengah rangkaian Munas dan Kombes NU menuju Muktamar ke-35 NU itu terdapat sejumlah gagasan strategis terkait arah organisasi ke depan.
Mereka menilai pentingnya penguatan kemandirian ekonomi jam’iyah, penguatan peran ulama dalam struktur organisasi serta perlunya menjaga hubungan yang proporsional antara NU dan kekuasaan.
Pengurus Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Ponorogo, Gus Nabil Hasbullah, menilai potensi ekonomi warga NU yang jumlahnya sangat besar perlu dikelola secara lebih sistematis dan terukur.
Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terpusat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian organisasi.
“Potensi zakat dan sedekah warga NU sangat besar. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh umat dan organisasi,” ujar Gus Nabil.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan warga serta pemetaan potensi ekonomi di berbagai daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.
Senada dengan itu, Koordinator Wilayah Mataraman Barat, Rendra Setiawan atau Gus Rendra, menyebut kemandirian ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kemandirian organisasi dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, penguatan sistem ekonomi internal dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal dan memperkuat kapasitas pelayanan organisasi kepada warga.
Selain isu ekonomi, Forum Gawagis Nusantara turut menyampaikan sikap terkait pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Mereka menyatakan dukungan agar forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut dapat diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Forum itu juga menyampaikan sejumlah catatan terkait wacana perubahan aturan organisasi yang berkembang menjelang muktamar. Di antaranya posisi Syuriyah dalam struktur kepemimpinan NU dan wacana zonasi dalam mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menurut peserta forum, peran Syuriyah sebagai otoritas keagamaan dalam NU perlu tetap dijaga sesuai tradisi dan ketentuan organisasi.
Di sisi lain, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah ulama di tengah dinamika politik nasional. NU dinilai perlu terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kehilangan independensi organisasi.
“Kami tidak sedang berbicara soal figur, tetapi tentang sistem yang akan menjaga keberlanjutan NU ke depan,” kata Gus Rendra.
Forum berharap berbagai gagasan itu dapat menjadi bahan pertimbangan proses menuju Muktamar ke-35 NU, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi, tata kelola organisasi, serta peran strategis ulama dalam kehidupan kebangsaan.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
