Produksi dan Palsukan Merek Pupuk, Dua Orang Pria di Lamongan Ditangkap Polisi

Lamongan, Jurnal Jatim – Akibat ulahnya diduga memalsukan merek pupuk, dua orang pria di Lamongan harus berurusan dengan aparat penegak hukum kepolisian di wilayah setempat.

Kedua orang laki-laki itu berinisial EF dan P. Mereka ditangkap petugas reserse kriminal kepolisian resor (Polres) Lamongan terkait kasus dugaan tindak pidana produksi dan pemalsu merek pupuk.

Kepala Seksi Hubungan masyarakat Polres Lamongan Inspektur Polisi dua (Ipda) Anton Krisbyantoro, mengatakan penangkapan kedua laki-laki itu berdasarkan pengaduan dari pemilik merk yakni Nur Hasyim pada  13 September 2022 lalu.

Bahwa di desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan sedang ada pabrik yang diduga melakukan produksi pupuk dengan menggunakan merek dagang terdaftar milik Nur Hasyim tanpa izin.

“Jadi ada pengaduan produksi pupuk dengan merek dagang terdaftar milik korban,” kata Anton, Kamis (17/11/2022).

Adapun merek dagang milik Nur Hasyim yang telah terdaftar di Depkumham RI yaitu pupuk Dolomit untuk pertanian dan perkebunan merk SP-TRO 36 yang diproduksi PT. Centra Agropratama Gresik Indonesia.

Aduan tersebut ditindaklanjuti polisi dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk kedua pelaku dan korban yang mengadukan.

“Setelah ada aduan itu, anggota melakukan serangkaian proses penyelidikan,” kata Anton dalam keterangannya.

Setelah didapati keterangan yang cukup, ke dua orang pelaku ditangkap anggota Reskrim Polres Lamongan di rumahnya pada Sabtu, (3/11/22/2022) lalu sekra pukul 23.30 Wib.

“Diamankan barang bukti pupuk curah yang sebagian telah dimasukkan ke dalam truk kontainer,” katanya menjelaskan.

Anton menambahkan, kedua pelaku masih menjalani proses penyidikan oleh kepolisian. Atas perbuatannya kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 100 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 122 Jo pasal 73 UU RI 22 tahun 2019 tentang sistim budidaya pertanian berkelanjutan.

“Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan / atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah dan atau dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah,” tandasnya.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.