oleh

Dinas Perkim Jombang Laksanakan Program PISEW Tahun 2021

Jombang, Jurnal Jatim – Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun 2021 mendapatkan alokasi program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dari Kementerian PUPR RI.

Pada tahap 1 tersebut, sedang berjalan di empat wilayah kecamatan, kemudian tambahan lagi tahap 2 di empat wilayah kecamatan, tapi masih belum bergulir.

Program itu seiring Kementerian PUPR memperluas cakupan program padat karya tunai (PKT/cash for work) senilai Rp1,2 triliun di 34 provinsi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dinas Perkim Jombang Laksanakan Program PISEW Tahun 2021

PISEW di 4 Kecamatan

Sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 177 /KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari 2021, tahap pertama di empat wilayah, yaitu kecamatan Bandarkedungmulyo, Gudo, Sumobito dan Kesamben.

“Senilai masing-masing RP600.000.000,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, pada Selasa (22/6/2021).

Empat Kecamatan tahap 1, programnya telah berjalan dan progres fisiknya telah mencapai sekitar 30 persen serta sudah diverifikasi oleh tim monitoring dan pengendalian dari balai prasarana permukiman wilayah Provinsi Jatim dan didampingi tim dari Dinas PUPR Jombang.

Dinas Perkim Jombang Laksanakan Program PISEW Tahun 2021

 

Program berjalan di 4 Kecamatan

Kadis Perkim memaparkan, PISEW Kecamatan Kesamben, dialokasikan sesuai SK Menteri PUPR untuk Desa Carangrejo sebagai Desa Utama dan Desa Watudakon sebagai Desa Penyangga.

“Digunakan untuk membuat bangunan pasar desa yang berlokasi di lapangan desa Carangrejo,” paparnya.

Kemudian, PISEW Kecamatan Sumobito, dialokasikan sesuai SK Menteri PUPR untuk Desa Plosokerep sebagai Desa Utama dan Desa Nglele sebagai Desa Penyangga.

“Digunakan untuk membuat tembok penahan jalan (TPJ) membuka akses jalan tembus dari Desa Plosokerep menuju Desa Nglele,” jelasnya.

Dinas Perkim Jombang Laksanakan Program PISEW Tahun 2021

Progres fisik 40 persen

PISEW Kecamatan Bandarkedungmulyo, dialokasikan sesuai SK Menteri PUPR untuk Desa Karangdagangan sebagai Desa Utama dan Desa Tinggar sebagai Desa Penyangga.

Di Kecamatan itu digunakan untuk membuat Pasar desa di Karangdagangan dan TPJ di desa Tnggar yang merupakan akses jalan menuju pasar desa tersebut.

Lalu, kata Heru, PISEW Kecamatan Gudo, dialokasikan sesuai SK Menteri PUPR untuk Desa Plumbongambang sebagai Desa Utama dan Desa Wangkalkepuh sebagai Desa penyangga.

Di sana, program tersebut digunakan untuk membuat tembok penahan jalan (TPJ), yakni jalan usaha tani dari desa Plumbongambang menuju ke Desa Wangkalkepuh.

“Peninjauan di empat tempat program PISEW tersebut, kondisi fisik 30 persen oleh tim mondal dari balai PPW Jatim,” kata mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang tersebut.

Tambahan empat kecamatan

Lebih lanjut Heru mengatakan, untuk tahap-2 melalui SK Dirjen Cipta Karya nomor 69/KPTS/DC/2021 tanggal 26 April 2021 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 177 /KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari 2021.

Kabupaten Jombang, Jatim mendapatkan tambahan lokasi empat kecamatan lagi. yakni Kecamatan Ngusikan, Mojoagung, Bareng dan Perak.

“Namun enpat kecamatan tambahan itu masih belum bergulir karena masih dalam tahap perubahan DIPA APBN Tahun 2021,” katanya.

Heru menambahkan, program PISEW itu bertujuan untuk menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan, untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.

“Sasarannya meliputi terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan,” imbuhnya.

Bangunan itu dapat berupa infrastruktur transportasi; infrastruktur air minum dan sanitasi; infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri; dan infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata.

“Kemudian meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan,” pungkasnya.

 

Editor: Hafid