oleh

Bupati Jombang: Sinkronisasi Data Kependudukan Permudah Administrasi

Jombang, Jurnal Jatim– Bupati Jombang, Jawa Timur Mundjidah Wahab, gelar rapat koordinasi (Rakor) penyamaan data kependudukan mempermudah layanan administrasi bertempat di ruang Swagata Pendopo Kabupaten setempat.

Rakor tersebut kerja sama antara Dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) dengan Pengadilan Agama (PA) Jombang dihadiri ketua PA Jombang, perwakilan kantor Kemenag dan OPD terkait, Senin (3/1/2021)

Mundjidah mengatakan rakor itu untuk mewujudkan sinergitas antar pemangku layanan kependudukan dan upaya proses sinkronisasi kebijakan layanan kependudukan dan pencatatan nikah.

Mundjidah menjelaskan, sinkronisasi data merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam kerangka tertib administrasi kependudukan.

“Setelah Rakor ini diharapkan tidak akan muncul permasalahan dalam layanan administrasi kependudukan,” katanya.

Ia mengatakan, sinkronisasi dari para pihak terkait data sangat penting, baik antara data Dukcapil, Pangadilan Agama dan KUA Kemenag Jombang.

“Dengan duduk bersama menyamakan persepsi, menyinkronkan data agar nantinya syarat administrasi terpenuhi dengan mudah, cepat namun tetap sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Sinkronisasi data itu untuk memberikan edukasi pada semua lembaga pelayanan publik yang bisa mengakses data kependudukan sesuai peruntukan dan tupoksi masing-masing lembaga pengguna.

“Jadi, tujuannya agar semua lembaga, terutama lembaga pemerintahan bidang pelayanan publik itu bisa menggunakan data kependudukan yang ada di pencatatan sipil sebagai referensi,” ujar Mundjidah.

“Sehingga dapat diketahui bahwa benar tidaknya data tersebut, karena referensi pelayanan publik saat ini adalah by name by address,” dia melanjutkan.

Kepala Dispendukcapil Masduki Zakaria menambahkan, rakor melibatkan pihak Dispendukcapil dan Kecamatan untuk menyamakan persepsi yang utuh dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

“Maksudnya persepsi kita di sini adalah pemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan lembaga pengguna melalui hak akses dengan lingkup pemanfaatan melalui NIK, data kependudukan dan KTP-el,” katanya.

 

 

Editor: Hafid