Warga Tuntut Kompensasi Rp5 Juta per KK di RDP Pengelolaan TPA Sekoto Kediri

Kediri, Jurnal Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat, Kepala Desa, serta aliansi warga Dusun Genukwatu, Desa Sekoto, Kecamatan Badas pads Selasa (17/11/2026).

Salah satu perwakilan warga bernama, Sulton Rosidin mengaku belum puas dengan hasil RDP membahas tata kelola dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, sekaligus tuntutan kompensasi bagi masyarakat terdampak keberadaan TPA.

“Kami masih mengambang, belum ada keputusan yang memuaskan. Untuk langkah selanjutnya, akan kami pikirkan dan koordinasikan kembali bersama masyarakat,” ungkap Sulton usai RDP di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Kediri.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah besaran kompensasi yang dinilai belum layak. Aliansi warga Genukwatu yang mewakili sekitar 200 kepala keluarga (KK) tersebut mengusulkan kompensasi sebesar Rp5 juta per KK.

Menurut Sulton, selama kurang lebih 30 tahun terdampak aktivitas TPA, masyarakat belum mendapatkan kompensasi yang dinilai sebanding dengan dampak yang dirasakan.

Selama ini, bantuan dari pemerintah kabupaten disebut masih berupa beras. Bahkan, pada awal pemberian sekitar tahun 2010, warga hanya menerima 5 kilogram beras, kemudian meningkat menjadi 15 kilogram per KK setiap tahun.

Kini, terdapat usulan peningkatan bantuan menjadi 30 kilogram beras per KK per tahun. Namun, bagi warga, usulan tersebut masih belum menjawab tuntutan kompensasi yang mereka harapkan.

“Harapan kami, pihak-pihak terkait bisa mengabulkan permohonan dan perjuangan masyarakat. Kami sudah puluhan tahun merasakan dampak keberadaan TPA, tetapi kompensasi yang diterima masih berupa beras,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono menyampaikan, DLH telah mengajukan peningkatan kompensasi berupa beras dari sebelumnya 15 kilogram menjadi 30 kilogram per KK setiap tahun.

Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran yang disampaikan dalam RDP, terdapat usulan anggaran sekitar Rp983 juta untuk mendukung program tersebut.

“Ini sudah diajukan oleh eksekutif. Kami juga sudah melihat rincian anggarannya. Selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2027. Kami di Komisi III akan mengawal agar usulan anggaran sekitar Rp983 juta ini bisa disetujui,” ujarnya.

Menurutnya, usulan tersebut masih harus melalui proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri. Apabila disetujui dalam pembahasan RAPBD 2027, peningkatan bantuan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Terkait tuntutan warga kompensasi dalam bentuk uang, Totok mengatakan bahwa aspirasi tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

Menurutnya, usulan kompensasi uang tersebut belum menjadi keputusan dalam RDP kali ini. Selain persoalan kompensasi, RDP juga menyoroti tata kelola dan pengelolaan sampah di TPA Sekoto yang dinilai warga masih belum maksimal.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com