oleh

SMKN di Jombang Diduga Potong Dana Bantuan untuk Infrastruktur

Jombang, Jurnal Jatim -Dugaan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMK Negeri Mojoagung, Jombang, Jawa Timur.

Tak hanya itu buku tabungan PIP dan KIP yang seharusnya dipegang siswa sebagai penerima manfaat juga ditahan oleh pihak sekolah.

Informasi itu beredar di sejumlah kalangan. Sejumlah wali murid pun mengeluh dengan pemotongan bantuan tersebut.

Sebagaimana dalam informasi yang diterima oleh Jurnaljatim.com, siswa tersebut yang seharusnya menerima bantuan PIP sebesar Rp500 ribu, dipotong seluruhnya oleh pihak sekolah.

Uang itu dipakai untuk mengangsur uang gedung. Selain itu, buku tabungan BRI dan KIP siswa itu untuk menerima bantuan PIP juga ditahan oleh pihak SMKN Mojoagung.

“Ya buku tabungan tidak dikasihkan kepada siswa. Sampai sekarang buku tabungan tidak kami terima ,” kata sumber dalam informasi tersebut.

Sumber lain yang dihubungi melalui telepon juga menyebutkan hal serupa. Bahkan, pihak sekolah juga “mewajibkan” siswa membayar SPP hingga Oktober, sebelum mengikuti ujian atau penilaian tengah semester (PTS) pada 26 September 2022.

SPP yang harus dibayar sebesar Rp100 ribu per bulan. Jika tidak mampu melunasi administrasi, maka wali murid diwajibkan datang ke sekolah. Pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke wali murid.

“Pemberitahuannya lewat grup WhatsApp kelas. Jadi disuruh melunasi SPP mulai bulan Juli-Oktober 2022. Ini tidak ada undangan rapat komite atau selebaran pemberitahuan sampai sekarang, tau-tau disuruh melunasi,” ujar sumber lain itu.

Waka Kesiswaan SMKN Mojoagung, Leorita Agustien menyatakan uang PIP itu digunakan untuk pembayaran uang gedung (insidental) pembangunan infrastruktur sekolah.

“Orangtua mau mengalokasinya kemana, kalau merasa punya tanggung jawab silakan bayar di loket,” katanya ditemui di SMKN Mojoagung, Rabu (14/9/2022).

Penggunaan uang PIP itu, disebut dia, sudah melalui musyawarah atau kesepakatan dengan orangtua.

“Pada saat itu sudah disepakati dan ada buktinya. Nilai nominalnya pun terserah. Anak menerima PIP berapa, ada yang Rp1 juta dan ada yang Rp500 ribu, orangtua yang membayar ke loket. Sisanya kita kembalikan ke orangtua,” kata dia.

Perempuan berjilbab itu mengemukakan, siswa yang masuk melalui jalur afirmasi (kurang mampu), dikenakan uang gedung sebesar Rp1 juta, sedangkan nonafirmasi Rp2 juta setiap siswa.

“Tapi tergantung kesepakatan, jika tidak mampu ya dikembalikan. Dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah,” ucapnya.

Sementara terkait penahanan buku tabungan serta KIP, diskuinya berada di sekolah, dengan alasan untuk pengurusan secara kolektif.

“Ketika lulus maka akan dikembalikan, ada bukti dan berita acaranya,” tandasnya.

Sebelumnya, Senin (12/9/2022), Kepala Kantor Dinas Pendidikan Wilayah Jatim, Cabang Jombang Sri Hartati menegaskan larangan sekolah melakukan pungli dalam bentuk apapun. Jika ada temuan-temuan seperti itu, ia meminta untuk segera melaporkannya.

“Cabang Dinas Pendidikan tidak mentolerir kalau ada pungli. Jadi tidak boleh adanya Pungli. Kalau ada sepertu itu, silahkan ke kami, kami siap menindaklanjuti masukan masukan panjenengan,” kata Sri Hartati.

Selain itu, dia melanjutkan, pihak sekolah juga dilarang menahan ijazah maupun melarang siswa untuk mengikuti aktivitas ujian dengan alasan apapun. Sebab, semua siswa berhak mengikuti kegiatan di sekolah masing-masing.

“Pada intinya dari cabang Dinas Pendidikan Jombang tidak akan mengizinkan tentang adanya penahanan ijazah, kalau pun ada ijazah yang ditahan supaya segera diberikan kepada anak didik yang mempunyai ijazah itu,” katanya.

“Tidak boleh ada penahanan kartu UTS dengan alasan masih punya tanggungan. Itu adalah hak anak-anak, dan anak-anak harus boleh mengikuti utsnya. Kalau ada sekolah yang begitu silahkan laporkan ke kami,” ucap Hartati menegaskan lagi.

Hartati menambahkan, bantuan-bantuan dari pemerintah, misalnya PIP juga tidak boleh adanya pemotongan. Bantuan itu langsung diserahkan kepada yang bersangkutan.

“Karena anak didik itu lah yang mengambil di bank langsung. Jadi harus diberikan kepada anak-anak,” pungkasnya.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com