Jombang, Jurnal Jatim -Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat sidak di Jombang, Jawa Timur terkejut mendapati sejumlah ibu-ibu dikenakan biaya pribadi saat melahirkan anaknya, padahal mereka kategori tidak mampu.
Muhajir mendapati saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) penanganan stunting di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Senin (12/9/2022) sore.
Kejadian itu bermula saat Muhajir berdialog dengan sejumlah ibu-ibu di balai desa Losari. Hadir pula Camat Ploso serta para kepala desa (Kades) di kecamatan setempat.
Pada kesempatan itu, Muhajir menanyakan prevalensi angka stunting di daerah tersebut. Pihak kecamatan dan kepala desa langsung memberikan penjelasan singkat.
Setelahnya, Menteri asal Madiun tersebut menjelaskan tentang tugas-tugas Menko PMK, salah satunya tentang BPJS.
Nah, pada saat itu, Muhajir bertanya kepada warga tentang kepesertaan BPJS Kesehatan. Didapatilah sejumlah warga yang mengaku biaya sendiri saat memeriksakan kesehatan ke Puskesmas maupun poliklinik.
“Sudah menerima BPJS Kesehatan semua? Siapa yang belum, silahkan angkat tangan? tanya Muhajir kepada warga. Siapa yang ke Puskesmas masih bayar? Muhajir bertanya lagi.
Ternyata sejumlah ibu-ibu mengaku masih mengeluarkan uang dari kantong pribadinya saat memeriksakan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Sontak menteri berusia 66 tahun itu pun kaget.
“Lho, kok masih banyak yang bayar ini Pak Lurah. Jadi kalau di puskesmas atau ke poliklinik atau ke rumah sakit apalagi ibu ibu yang hamil ini sudah tidak bayar,” ucapnya.
“Tolong segera didata hari ini juga, nanti diusulkan sebagai penerima BPJS kesehatan untuk berstatus sebagai PBI (penerima bantuan iuran) daerah juga nanti diusulkan ke pusat,” pinta Muhajir kepada pihak desa.
Muhajir kembali berlanjut menanyakan apakah saat melahirkan juga dikenai biaya oleh pihak puskesmas maupun rumah sakit.
Ibu dulu waktu melahirkan bayar? tanya Muhajir. Sejumlah ibu-ibu menjawab jika mengeluarkan biaya lebih dari satu juta rupiah
“Pinten bayare (berapa bayarnya),” ucap alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menanyakan.
Dari situ didapati jawaban jika membayar uang sebesar satu juta lebih. Para ibu-ibu yang dikenai biaya tersebut,l mengaku warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso.
Menurut Muhajir, seharusnya mereka yang kurang mampu dibantu pihak desa untuk mengurus BPJS kesehatan. Bahkan, jika sudah melahirkan anak namun belum ada BPJS Kesehatan, maka saat itu bisa langsung di urus sehingga pasien yang tidak mampu tidak harus mengeluarkan biaya sendiri.
Setelah acara, Muhajir menyatakan, dirinya ke Jombang dilakukan untuk mengecek sekaligus mencocokkan program-program prioritas dari Presiden Joko (Jokowi) Widodo), terutama untuk pembangunan Sumber Daya Manusia.
“Apa yang didapatkan di jakarta itu memang cocok di Lapangan,” katanya.
Adapun program yang sekarang menjadi perhatian Presiden, disebut Muhajir, pertama percepatan penanganan stunting dengan target 14 persen tahun 2024 kemudian yang kedua kemiskinan ekstrem yang diharapkan tahun 2024 Indonesia sudah tidak ada lagi miskin ekstrem.
“Dua ini sekarang yang sedang kita pacu bagaimana supaya tahun akhir periode beliau ini bisa tercapai betul,” ujarnya.
Nah, dari pengecekan itu, diakui Muhajir masih ada beberapa hal yang dibenahi. Misalnya ke anggotaaan atau kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya padahal dia tidak mampu kemudian juga tadi penanganan stunting kita harapkan pembiayaannya tidak hanya satu sektor tapi multi sektoral mulai dari dana APBD kemudian jg dari dana desa dan juga dana dari pusat melalui kemensos berupa berbagai macam bantuan sosial,” katanya.
Dapatkan update beritaenarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
