oleh

Bongkar Kasus Pupuk Bersubsidi di Jatim, Polisi Sita 279,45 Ton

Surabaya, Jurnal Jatim – Polda Jawa Timur telah membongkar kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan menyita barang bukti 279,45 ton pupuk dari sejumlah laporan di beberapa daerah  di wilayah hukumnya.

Keterangan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, jajaran Polda Jatim beserta Polres didukung dinas pertanian dan perdagangan sejak awal mengumpulkan informasi terkait masalah pupuk.

“Karena kita ketahui jatim adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Sehingga ketersediaan padi juga tergantung ketersediaan pupuk,” kata Nico Afinta, Selasa (17/5/2022).

Selamaperiode Januari hingga April ini, Tim mengumpulkan informasi dan penyelidikan hingga berhasil mengungkap adanya dugaan penyimpangan di dalam ketersediaan pupuk, distribusi maupun harga.

“Mengungkap 14 laporan Polisi yang telah dibuat dengan tersangka sebanyak 21 orang,” katanya.

Dalam prosesnya, disebut Nico Afinta, tiga kasus di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim dan berada di 9 Kabupaten antara lain Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan.

“Barang bukti yang diamankan sebanyak 5.589 sak atau 279,45 ton,” ujarnya.

Nico menambahkan, modus operandi yang pertama tersangka membeli pupuk bersubsidi, kemudian mengganti bungkus sak dengan non subsidi sehingga harganya berbeda dari yang ditetapkan pemerintah.

Ketetapan pemerintah yakni harga eceran Rp115.000 namun  diganti sak sehingga petani membeli dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp160.000 – Rp200.000 ribu.

Kemudian modus kedua menjual dengan harga eceran tertinggi, dan kadang kadang petani sangat butuh akan membeli padahal itu tidak boleh.

“Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk diluar wilayah area. Yang ditangkap oleh polda ini rencana yang akan dikirim ke Kalimantan Timur dengan kapal,” katanya.

Hal itulah, kata Nico yang nantinya akan terus dikordinasikan dengan stakeholder terkait yang selanjutnya untuk dilakukan pencegahan.

“Kami akan koordinasikan lebih lanjut yaitu terkait dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Karena dari sana nantinya kita akan mendapatkan gambaran jumlah pupuk dari masing-masing kabupaten,” pungkasnya.

Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news dan akun instagram Jurnaljatim.com.