JOMBANG (Jurnaljatim.com) – Pelaksanaan Cek Urine terhadap 50 anggota DPRD Jombang direncanakan akan dilaksanakan usai rapat Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kabupaten setempat. Namun, sebelum pelaksanaan, akan dilakukan koordinasi dengan pimpinan fraksi yang ada di DPRD setempat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jombang, Masud Juremi kepada sejumlah wartawan yang menanggapi wacana serta permintaan ormas dan lembaga masyarakat agar dilakukan cek urine terhadap wakil rakyat di gedung dewan.
Politisi dari PKB itu mengaku tidak bisa langsung memutuskan, sebab dirinya belum bekerja dan baru saja dilantik menjadi pimpinan Dewan. Tetapi, kata dia, wacana permintaan cek urine tersebut adalah masukan yang sangat bagus. Dirinya akan membahasa bersama fraksi termasuk aturan-aturannya.
“Ini masukan yang sangat bagus, dan kami akan melaksanakan tes urine tersebut. Kita kan baru saja dilantik dan belum bekerja, jadi ini nanti akan kita bahas di Banmus dulu,” ujar Masud Juremi usai dilantik beberapa hari lalu menjadi ketua DPRD Jombang, Kamis (26/9/2019).
Dalam pelaksanaan tes urine, bisa bekerjasama dengan institusi terkait, Rumah sakit, BNNK maupun kepolisian. Menurut politisi PKB ini, cek urine tersebut sangat penting untuk membendung peredaran Narkoba di Kota santri. Dengan adanya tes urine, dapat diketahui anggota dewan yang terindikasi pemakaian narkoba.
“Saya sudah mendapat Informasi, bahwa kapasitas lapas Jombang itu hanya 200 sampai sekarang sudah dihuni 800 orang dari semua tahanan kasus kriminalitas di Jombang. 60 persen-nya adalah kasus narkoba,” ucapnya
Sebelumnya, usulan sekaligus dorongan pelaksanaan cek urine dari ormas dan lembaga di Jombang terhadap 50 anggota legislatif juga didukung oleh Wakil Ketua DPRD Farid Alfarisi. Selain itu, sejumlah anggota DPRD setempat juga menyepakatinya. Namun, keputusan itu berada di ketua Dewan.
“Cuman, disini saya akan koordinasi dulu dengan ketua, kalau ketua oke, akan dilakukan tes urine,” ujar Gus Farid, kepada sejumlah wartawan usai pelantikan pimpinan dewan.
Ia menegaskan, secara pribadi dirinya mendukung pelaksanaan tes urine tersebut. Alasannya, anggota dewan itu mewakili dari masyarakat Jombang, jadi harus bersih dari penyalahgunaan Narkoba.
“Secara pribadi mendukung. (Terkait ini), Saya belum berkomunikasi dengan ketua, kalau ketua sudah oke, Sekwan akan berkoordinasi dengan Polres untuk pelaksanaan cek urine. Akan kita komunikasikan setelah rapat Banmus (Badan Musyawarah),” ujar menantu Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.
Dua anggota DPRD Jombang, Syarif Hidayatulloh dari Fraksi Demokrat dan Didit dari PPP juga mendukungnya. Bahkan, menurut Didit, kalau perlu dilakukan tes darah. Itu untuk mengantisipasi masukknya peredaran gelap Narkoba ke gedung dewan.
Sebagaiman diberitakan sebelumnya, GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional) dan Ansor NU Jombang mendorang pihak terkait, baik BNNK maupun Polres Jombang untuk melakukan cek urine terhadap anggota DPRD Jombang.
Bahkan, Ketua Ansor Jombang, H. Zulfikar Damam Ikhwanto juga meminta dilakukan cek darah. Alasannya, untuk membuktikan jika anggota dewan yang telah dipilih rakyat tersebut, bersih dari Narkotika.
Dorongan itu dilakukan sebagai upaya membendung peredaran Narkoba masuk ke gedung wakil rakyat. Sebab, saat ini peredaran Narkoba cukup marak dan menyasar ke semua kalangan.
“(Tes urine) Sangat bagus sekali, karena para anggota dewan yang terhormat ini adalah wakil rakyat sehingga diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus penyambung suara masyarakat guna merumuskan kebijakan, aturan atau program yang berpihak pada masyarakat sebagai pemilik kekuasaan sejati dalam wajah demokrasi,” terang Zulfikar beberapa hari lalu kepada Jurnaljatim.com.
Jangan sampai, kata Zulfikar, pikirannya teracuni oleh Narkoba sehingga pemikiran maupun perilakunya tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
“Ada baiknya juga tes darah karena selain Narkoba juga ternyata yang teridap virus HIV/ AIDS juga marak di Jombang,” tandasnya.
Editor: Azriel
