Ngawi, JurnalJatim.com – Kemiskinan masih menjadi isu strategis dan priotitas pembangunan Kabupaten Ngawi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Ngawi, Badan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Ngawi mengadakan Koordinasi Intregrasi Singkronisasi dan Sinergitas (KISS) Penanggulangan Kemiskinan.
Kegiatan itu, dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret 2019, di Ruang Pertemuan Bappelitbang Kabupaten Ngawi. Dihadiri oleh seluruh OPD, LSM, Ormas dan OKP se- Kabupaten Ngawi.
Menurut Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappelitbang Kabupaten Ngawi, Irine Sulistyowati, S.STP, M.Si, Rapat Koordinasi digelar untuk kembali menegaskan peran masing-masing stake holder. Karena, untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab sepihak, melainkan harus terintegrasi dari seluruh komponen baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan.
“Tiga isu utama dalam pembangunan Kabupaten Ngawi, yaitu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ngawi masih tinggi dibandingkan propinsi dan nasional, (pada tahun 2018 sebesar 14,83% sedangkan Propinsi Jawa Timur sebesar 10,85%), potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara optimal, adanya kesenjangan pelayanan dasar masyarkat dan akses pelayanan antar wilayah,” jelasnya, Kamis (14/3/2019)
Ditambahkan, ada tiga prioritas dalam pembangunan Kabupaten Ngawi, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan ekonomi dengan didukung sarana penunjang yang memadai.
“Selain 3 prioritas pembangunan itu, ada 3 prioritas penunjang lainnya yaitu infrastruktur, tatakelola pemerintahan, budaya dan kondusifitas daerah,” bebernya.
Isu-isu Kemiskinan sampai saat ini terutama soal belum optimalnya Basis Data Terpadu (BDT) sebagai “one Data For All”, belum optimalnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan baik pemerintah maupun potensi yang ada, paradigma hanya pemerintah yang bertanggungjawab atas masalah kemiskinan.
“Dasar program yang valid, lebih sinerginya program penanggulangan kemiskinan, dan komitmen bahwa Kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama, sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan kelompok masyarakat itu dari bawah garis kemiskinan,” tuturnya.
“Selain itu juga permasalahan disparitas atau tingkat kesenjangan yang masih tinggi, serta masalah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Berdasarkan Data Angka Kemiskinan Kabupaten Ngawi yang dikeluarkan dari data BPS mulai Tahun 2014 : 14,88 %, Tahun 2015 : 15,61%, Tahun 2016 : 15,27 %, Tahun 2017 : 14,91% dan tahun 2018 : 14,83%, dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2018 fluktuatif, yaitu terjadi peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 namun terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya walaupun kurang signifikan.
Hal itu, berarti program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi sudah pada jalurnya, namun perlu lebih difokuskan pada program dan sasarannya.
“Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan akan dihasilkan beberapa alternatif solusi yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan program yang baik, penguatan data dan informasi yang valid sebagai Basis Data Terpadu, Penguatan Komitmen semua pihak, sampai dengan peningkatan potensi sumber yang ada melalui optimalisasi pemangku kepentingan lainnya seperti sektor swasta, organisasi sosial, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan” paparnya. (*/ag/uci)
Editor @Azriel
