Jombang, Jurnal Jatim – Ketua Spekal (Serikat pedagang kaki lima) Jombang Joko Fattah Rochim menegaskan bakal tarung di Pilkada Jombang 2024.
Selain telah direstui oleh pembina Spekal Jombang, Warsubi dan Agung Wicaksono, Fattah mengaku mendapatkan pesan-pesan dan masukan dari dua orang pembina organisasinya itu
Pesan itu di antaranya agar mengedepankan politik yang santun, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
“Pesannya harus santun, tidak mencemooh, dan menjegal satu dengan yang lain sehingga membuat orang tersakiti,” kata Fattah, Senin (5/8/2024) sembari menyebut silaturahmi ke pembina Spekal dilakukan Minggu 4 Agustus.
Fattah akan memegang pesan penting dari dua tokoh tersebut. Sebab, Fattah melihat saat ini sudah ada bakal calon bupati ‘eker-ekeran’. Sayangnya, ia tidak menyebutkan namanya.
Dikatakan dia, Warsubi juga akan mengikuti kompetisi Pilkada Jombang 2024. Namun, sepengetahuannya Warsubi selalu menjaga etika dan santun dalam dunia perpolitikan.
“Orangnya santun dan menghargai orang. Buktinya saya menemuinya untuk maju, juga didukung. Beliau menyadari ini sudah bagian dari proses demokrasi,” katanya.
Fattah merencanakan pada 27 Agustus akan mendatangi kantor KPU Jombang bersama orang-orang yang selama ini mendorong dan mendukungnya maju pilkada.
Ia mendatangi KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati Jombang melalui jalur perseorangan atau independen. Padahal, pendaftaran dari jalur perseorangan sudah ditutup KPU setempat pada 12 Mei 2024.
“Saya tidak lewat partai, tapi independen. Apakah nanti diterima atau tidak, nanti di KPU. Ini semua bukan kehendak pribadi, tapi dorongan temen-temen PKL dan masyarakat lainnya. Bahkan ada banner-banner yang terpasang itu bukan saya yang memasang, saya juga tidak pernah tahu,” ucapnya.
Fattah menyebut selama ini dirinya memang tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati Jombang lewat partai politik manapun. Alasannya, ongkos rekomendasi parpol mahal.
“Saya sudah banyak mendengar dan mengetahui biaya rekomendasi maju pilkada lewat parpol itu mahal sekali, ada yang dipatok Rp500 juta sampai Rp1 miliar per kursi. Kalau parpol memiliki 10 kursi, maka sudah harus keluar Rp10 miliar. Itu hanya untuk rekomendasi. Belum biaya lainnya,” ucapnya.
“Jadi sebaiknya uang miliaran untuk biaya rekomendasi Parpol diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, bermanfaat untuk orang lain,” lanjutnya.
Fatah juga berpandangan sampai kapanpun praktik politik high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pilkada.
Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal. Padahal pilkada hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepala daerah yang dihasilkan.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
