Surabaya, Jurnal Jatim – Pemprov Jawa Timur memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2021 dari Pemerintah Republik Indonesia. Itu merupakan opini WTP ketujuh kali turut atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diterima Pemprov Jatim secara berturut-turut.
Penghargaan itu, langsung diberikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid SE kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di hotel Bumi, Senin (14/11/2022).
Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga menyerahkan penghargaan WTP kepada 38 Kabupaten dan Kota di Jatim. Di antaranya 12 kali WTP berturut-turut diberikan kepada Kota Blitar.
Kemudian 11 kali WTP berturut-turut yakni, Kota Malang. Lalu 10 Kali WTP berturut-turut Kota Surabaya, Banyuwangi, dan Ponorogo.
Sembilan kali WTP yaitu Sidoarjo, kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Jombang, Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Pacitan.
Delapan Kali WTP di antaranya Bojonegoro, Bondowoso, Kota Kediri, Magetan, Kabupaten Mojokerto, Pamekasan dan Kabupaten Malang. Dan tujuh kali WTP yaitu Kota Batu, Gresik dan Tuban.
Enam kali WTP yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, dan Trenggalek. Lima kali WTP yakni Bangkalan, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Sumenep.
Gubernur Khofifah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang memberikan penghargaan WTP tersebut.
“WTP ini adalah sebuah capaian keuangan pemerintah daerah bagaimana kita bisa tertib adminstrasi dan keuangan,” ujarnya.
Ia berharap kepada pemerintah kabupaten kota untuk dapat mempertahankan WTP tersebut. Serta juga dari penghargaan WTP yang diperoleh Kabupaten dan Kota itu bisa membuat multiplayer effect terhadap kesejahteraan masyarakatnya di daerahnya.
Guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Jatim, Khofifah meminta kepada Bupati dan Walikota se Jatim untuk dapat mempercepat proses vaksinasi booster kepada masyarakat, mengingat ancaman varian covid XBB itu bisa terjadi di akhir Desember 2023.
“Maka itu kami minta ini segera diantisipasi oleh bupati/Walikota, serta Kapolres, dan Dandim. Menginggat saat ini juga stok vaksin sudah ada dari kemenkes. Dan Saya, bersama Kapolda dan Pangdam V Brawijaya juga akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan vaksin booster tersebut,” katanya.
Berikutnya, yaitu percepatan vaksin PMK ke hewan ternak yang ada di Jatim, dan Ketiga juga bupati/Walikota dapat membantu menyukseskan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data.
“Kepada Bupati/Walikota kami minta segera membantu percepatan pendataan regsosek, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kabupaten/Kota yang sudah melakukan percepatan regsosek sampai 100 persen,” pungkas Khofifah.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
