Kediri, Jurnal Jatim – Aksi demonstrasi di depan Kantor Perhutani, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (20/7/2026), siang ricuh. Massa dari petani lereng Gunung Kelud dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sempat bersitegang dan nyaris bentrok.
Perbedaan tuntutan dari kedua kelompok pendemo yang memicu ketegangan. Situasi memanas ketika massa yang mendukung Perhutani berusaha menerobos barikade polisi menuju kelompok SPSI. Namun, aparat keamanan bertindak cepat meredam massa sehingga bentrokan fisik dapat dihindari.
Para petani mengaku telah bermitra dengan Perhutani sejak tahun 2005 melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama lebih dari 20 tahun, mereka menggarap lahan Perhutani yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, dan Ngancar, dengan total luas sekitar 2.000 hektare.
Koordinator aksi petani, Sugianto, menilai terdapat pihak-pihak yang berupaya menetapkan status quo terhadap kawasan hutan sehingga aktivitas para petani di dalam kawasan itu menjadi terhambat.
“Tujuan kami adalah mendukung Perhutani. Karena kawasan hutan yang kami garap ada yang ingin di-status quo dan melarang kami beraktivitas di hutan, maka kami akan melawan. Kami mitra Perhutani dan memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS). Luas lahan yang kami kelola sekitar 2.000 hektare,” ujar Sugianto.
Massa aksi kemudian diterima oleh perwakilan Perhutani dan memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan para petani.
Tak lama berselang, massa SPSI datang menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dalam pengelolaan kawasan hutan Perhutani, termasuk mempertanyakan penggunaan dana sewa kawasan hutan.
Perwakilan SPSI, Lucius Sugianto, menyatakan menuntut hak pengelolaan bagi anggota serikat pekerja kebun yang menurutnya belum pernah diberikan. Selain itu, pihaknya mempertanyakan pengelolaan pendapatan yang berasal dari sewa pra-tanam maupun hasil tanaman tegakan.
“Kami menuntut hak kelola sebagai anggota Serikat Pekerja Kebun karena hingga kini hak tersebut belum kami terima. Kami juga mempertanyakan ke mana dana sewa selama ini digunakan. Perhutani mengaku merugi, padahal ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sewa pra-tanam maupun hasil tanaman tegakan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ke mana dana tersebut?” katanya.
Perbedaan tuntutan itulah yang memicu ketegangan di lokasi. Aparat kepolisian memasang barikade untuk memisahkan massa dan mencegah terjadinya bentrokan.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
