Jombang, Jurnal Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan darurat bencana di kabupaten setempat.
“Berupa bantuan dana siap pakai sebesar Rp200.000.000 dari BNPB sebagai dukungan penanganan darurat banjir dan tanah bergerak di Kabupaten Jombang Tahun 2024,” kata Pj Bupati Jombang, Sugiat, Rabu (13/3/2024).
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Agus Riyanto kepada Pj Bupati Sugiat pada rakor darurat bencana di ruang rapat Swagata Jombang, pada Selasa (12/3/2024).
BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp200.000.000 kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati sebagai dukungan penanganan darurat bencana banjir di kabupaten setempat.
Tidak hanya itu, kedua kabupaten yang tengah ditimpa bencana itu juga menerima bantuan dukungan peralatan dan logistik dari BNPB.
Pj Bupati Sugiat pada Rakor bersama BNPB melaporkan kondisi terkini di wilayah Kabupaten Jombang yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama.
Ia menyampaikan bencana tanah gerak di Dukuh Sumberlamong, Dusun Jumok, Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Jombang merusak 12 rumah warga dan memaksa 11 kepala keluarga dengan 34 jiwa mengungsi.
Selain itu, retakan tanah sepanjang 100 meter di Dukuh Banturejo, Dusun Jumok, Desa Sambirejo, juga mengancam 42 rumah dengan 117 jiwa.
Kemudian, di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng juga telah terjadi longsor yang menyebabkan rusaknya 4 hektar perkebunan masyarakat.
Tidak hanya itu, wilayah Kabupaten Jombang juga dilanda banjir di beberapa titik, seperti Kecamatan Mojowarno Mojoagung, Sumobito Jombang, Kesamben dan Kecamatan Bandarkedungmulyo yang menggenangi pemukiman dan area persawahan.
Sugiat mengatakan, menghadapi situasi itu, upaya teknis telah dilakukan untuk menangani bencana banjir. Percepatan pengaliran air dan pendirian dapur umum telah berhasil mencegah meluasnya banjir, sehingga kebutuhan hidup dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.
Pemkab Jombang secara berkesinambungan berupaya menangani bencana gerakan tanah dengan melakukan kaji cepat dampak, penetapan status kedaruratan, pengaktifan pos komando penanganan darurat bencana, dan dapur umum.
“Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat terus berjalan dengan optimal,” ujarnya.
Pemkab Jombang juga telah memulai pemetaan detail dan penelitian lanjutan terhadap munculnya gerakan tanah sehingga diharapkan akan dapat memberikan kepastian atas potensi bahaya yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat.
“Berkaitan 11 kepala keluarga dan 34 jiwa terdampak langsung oleh kejadian gerakan tanah, Pemkab Jombang selain memberikan pelayanan pengungsian juga akan segera melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana yang menjadi bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mendapatkan gambaran detail mekanisme pemulihan yang akan diambil,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Jombang akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BNPB serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur terkait hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
“Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bersifat sinergis dan sesuai dengan standar penanganan pasca bencana yang terbaik,” pungkas Sugiat.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Jombang segera bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kondisi tanah bergerak sebagai bahan mengambil kebijakan.
“Kami sarankan tentu relokasi lebih baik, namun tidak mudah harus ada ketersediaan lahan. Kadang masyarakat tidak mau pindah jauh-jauh dan mereka punya lahan mandiri,” katanya.
Apabila lahan milik sendiri, dikatakan Agus nanti mungkin atas usulan Pemerintah Daerah, BNPB nanti bisa membantu untuk stimulan rumah.
“Skema kami stimulan bantuan rumah. Tapi kalau memang dari Kabupaten sudah ada anggarannya, kami siap seperti beberapa daerah lainnya. Stimulan Rumah itu bukan penggantian rumah seperti asuransi. Namun luasan dan besaran rumahnya sudah ditentukan. Itu jika memang opsinya relokasi,” ujarnya.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
