Jombang, Jurnal Jatim – Anggaran stunting di Jombang Jawa Timur sangat besar, yakni sekitar Rp6 miliar. Dana tersebut bantuan dari kementerian kesehatan (Kemenkes) RI.
“Anggaran stunting kurang lebih sekitar Rp6 miliar sekian,” kata kepala DPPKB PPPA Jombang, Pudji Umbaran kepada wartawan, Jumat (14/7/2023) lalu.
Anggaran miliaran itu terbagi untuk bantuan operasional dalam bentuk pulsa, transport, Alat Tulis Kantor (ATK) dan transport pendampingan.
Pudji mengakui penggunaan anggaran tidak fokus untuk penanganan stunting. Namun diarahkan pada bantuan kepada tim pendamping keluarga.
Pihaknya mengharapkan bisa melakukan upaya pendampingan kepada keluarga terdampak stunting atau sudah terverifikasi berpotensi terjadinya stunting.
“Kami tidak bisa membantu makanan, memberikan menu yang membuat gizi mereka, tidak ada anggaran di tempat kami,” ungkap mantan direktur RSUD Jombang itu.
Menurut Pudji, secara rinci program memuat pendataan atau verfa (verifikasi faktual) keluarga beresiko stunting. Terdiri dari 4 T yakni Terlalu dini menikah, Terlalu tua untuk melahirkan, Terlalu banyak melahirkan dan, Terlalu dekat jarak melahirkan.
“Upaya yang dilakukan melakukan KB pasca bersalin, setiap ibu yang hamil harus kita konseling mengenai KB pasca-salin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pudji mengatakan, pihaknya juga melakukan pembinaan kepada tim pendamping keluarga. Untuk itu, pihaknya meminta ke pihak desa untuk melibatkan tiga unsur pendamping stunting.
“Satu dari tim penggerak PKK, dua dari bidan dan tiga dari kader PPKBD,” kata dia.
Disebut Puji, ketiganya di SK kan oleh Desa lalu diusulkan kepada dinas. Setelah itu diberi pelatihan dengan sumber anggaran dari bantuan Kemenkes tersebut.
“Mereka kita lakukan pembinaan, mereka kita lepas di lapangan dengan bantuan operasional uang transport untuk pendampingan kepada keluarga,” bebernya.
Pudji mengakui efektifitas belum maksimal karena tidak ada bantuan langsung yang bisa diberikan kepada keluarga terdampak stunting.
DPPKB PPPA Jombang hanya melakukan pendampingan dan pembinaan untuk melakukan pencerahan terhadap potensi-potensi stunting yang harus diperbaiki.
“Di antaranya melakukan konseling gizi, melakukan penimbangan bayi yang lahir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Budi Nugroho mengaku anggaran penanganan Stunting dari Kemenkes dibagi dua, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas DPPKB PPPA.
“Urusan penangan langsung ada di kami, penangan langsung di kasusnya,” ungkap Budi.
Adapun penangan langsung yakni mencakup pemberian obat tambah darah, makanan tambahan dan juga vitamin. “Intervensi langsung kasusnya,” ucap Budi.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
