Jombang, Jurnal Jatim – Aksi demo lanjutan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) digelar para mahasiswa yang mengatasnamakan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, Jawa Timur, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya, ratusan mahasiswa gabungan dari pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) juga turun jalan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
Unjuk rasa para mahasiswa itu dipusatkan di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang, di Jl Wahid Hasyim.
Puluhan orang massa memulai aksi demo di bundaran ringin contong sekitar pukul 08.00 WIB, lalu dilanjutkan berjalan (longmarch) menuju ke kantor wakil rakyat.
Berbagai atribut dibawa dalam aksi, selain spanduk tuntutan, massa turut membawa megaphone, bendera dan aneka poster.
Pimpinan aksi Kelvin Arifudin mengatakan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi memberatkan rakyat sengsara. Pihaknya juga menyoroti keberadaan mafia migas yang meresahkan masyarakat.
“Jika terjadi kenaikan harga BBM, harus ada formula mengusulkan anggota DPRD Jombang mengusulkan pencabutan kebijakan kenaikan harga BBM,” kata Kelvin kepada para wartawan.
Selain itu, perwakilan mahasiswa pengagum Sukarnois itu turut mendesak pemerintah untuk mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pusat ke daerah secara transparan dan tepat sasaran.
“Mengusulkan ada perbup (peraturan bupati) untuk menstabilkan ekonomi daerah, inflasi lokal harus ditekankan se ideal mungkin, tidak malah membesar,” ucapnya.
Di tengah jalannya aksi sempat terjadi saling dorong antar mahasiswa dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Kondisi itu mereda setelah perwakilan dari DPRD Jombang menemui para pendemo.
Dalam keterangan yang disampaikan, Ketua DPRD Jombang Masud Juremi menerima tuntutan pendemo. Untuk menindaklanjuti, pihak dewan siap mengundang pendemo berdialog bersama untuk memutuskan sikap.
“Kami tidak sendiri, tapi kolektif kolegial, antara pimpinan dan anggota dewan lainnya,” kata Mas’ud di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang.
Ia menyampaikan bahwa urusan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi lebih pada urusan pusat, bukan hanya urusan daerah. Kendati begitu, Mas’ud menyebut pihaknya akan menyampaikan ke pusat melalui fraksi partai masing-masing.
“Kami akan sampaikan kepada DPR RI melalui fraksi partai masing-masing,” pungkas politisi PKB ini.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
