oleh

Bea Cukai dan Kominfo Bersinergi Gempur Rokok Ilegal di Jombang

Jombang, Jurnal Jatim– Bea cukai Kediri Jawa Timur, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Jombang Kamis (9/9/2021) dibuka Kepala Bidang Humas dan Informasi Publik Aries Yuswantono, mewakili Kepala Dinas Kominfo Jombang Budi Winarno.

Sosialisasi dihadiri Pemeriksa bea dan cukai Pratama R. Donny Sumbada, serta Kepala Desa Kebonagung, pedagang rokok eceran, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat desa setempat.

Kabid humas dan informasi publik, Aries Yuswantono menyampaikan sosialisasi tersebut memberikan penjelasan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Selain itu, hasil dari cukai untuk pembangunan dan membantu menangani COVID-19.

“Sosialisasi ini diharapkan agar penjual rokok yang hadir dapat mendeteksi dan tidak terkecoh rokok ilegal yang ditawarkan oleh oknum,” ujarnya.

Pemeriksa bea dan cukai Pratama, R. Donny Sumbada mengatakan program gempur rokok ilegal juga membuka layanan informasi bea cukai Kediri telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 081335672009.

“Masyarakat bisa menghubungi nomor itu apabila ada hal yang belum diketahui terkait kepabeanan juga cukai,” ujarnya.

Dia memaparkan, pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Di antaranya barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.

Sedangkan rokok ilegal yakni rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai.

“Kategori rokok ilegal, pertama rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan),” katanya.

Kemudian kedua, rokok yang diedarkan dari produksi pabrik belum mempunyai NPPBKC. Ketiga, Rokok yang diedarkan, dijual atau ditawarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu atau dipalsukan. Sudah pernah dibakai.

“Tidak sesuai peruntukan misalnya pita cukai untuk rokok golongan SKT tapi dilekatkan pada rokok dengan golongan SKM, sehingga tidak sesuai tarif cukainya. Tidak sesuai personalisasi, misalnya pita cukai perusahaan A, tapi digunakan perusahaan B,” ungkapnya

Berdasarkan hal itu, pidana pelanggaran cukai pada pasal 50 undang-undang nomor 11 tahun 1995 jo undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

Pasal 54 undang-undang nomor 11 tahun 1995 Jo. undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan pasal 55 undang-undang nomor 11 tahun 1995 jo. undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

 

Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow Jurnaljatim.com di Google News.

 

Editor: Azriel