Jombang, Jurnal Jatim – Musyawarah Cabang atau Muscab yang digelar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang pada Minggu (7/3/2021) tanpa dilakukan proses pemilihan seperti pada umumnya.
Ketua DPC PKB Jombang, periode 2017-2022 Mas’ud Zuremi, mengungkapkan, Muscab PKB kepengurusan periode 2021-2026 dilaksanakan musyawarah mufakat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar di Bali tahun 2019 lalu.
“Jadi, (Muscab) dimusyawarahkan secara mufakat, sudah tidak ada lagi one man one vote atau pemilihan-pemilihan tidak ada,” kata Mas’ud Zuremi, ditemui usai Muscab di Graha Gus Dur, PKB Jombang, Jalan Laksada Adi Sucipto, Denanyar.
Sebelum Muscab, DPP PKB menurunkan berbagai macam petugas mulai evaluasi termasuk menyerap usulan dari bawah. Kemudian usulan ditarik ke pusat dan ditetapkan menjadi pengurus.
Pengurus DPC PKB Jombang periode 2021-2026 yakni ketua Dewan Syuro KH Mahmud Firdaus. Sedangkan ketua Dewan Tanfid Hadi Admaji, Sekretaris Anas Burhani dan Bendahara Ma’ruf.
“Sesuai hasil Muktamar, partai itu adalah milik DPP mulai dari wilayah Provinsi, Kabupaten dan kota bahkan sampai tingkat PAC,” dia menjelaskan.
Muscab PKB Serentak se Indonesia
Lebih lanjut ketua DPRD Kabupaten Jombang itu mengungkapkan, Muscab PKB tahun 2021 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan berbagai gelombang. Dan Jombang masuk Jawa Timur pada gelombang pertama.
Padahal, jabatan pengurus sebelumnya belum saatnya berakhir yakni hingga Januari 2022. Mas’ud menyebut, Muscab memang diserentakkan oleh DPP sehingga kedepan pelaksanaanya juga serentak semuanya.
“Ada (kepengurusan) yang kurang dua tahun atau tiga tahun diserentakkan sekarang,” ucap pria yang sudah tiga periode di DPRD Jombang tersebut.
Mas’ud menyadari, perlu re-generasi di dalam kepengurusan partai berlambang bola dunia tersebut. Utamanya yang sudah berusia lanjut harus direvisi atau direformasi.
“Bukan kita ganti, kita revisi, reformasi dengan pengurus yang muda muda yang tidan gaptek (gagap teknologi), yang semangat dan lainnya sesuai dengan dunia digital saat ini,” lanjutnya.
Ia menambahkan, sesuai penyampaian Ketua DPP PKB Muhaimain Iskandar, Muscab bukan karena like and dislike dari DPP, tetapi untuk kebersamaan hasil permusyawaratan di DPP yang sepakat kedepan proses Muscab serentak seperti saat ini.
“Kalau arahan dari Pak Halim, Ketua DPW PKB sekaligus Menteri Desa PDTT, proses pemlihan ini dilakukan untuk menyongsong peristiwa-peristiwa politik, ya seperti Pilkada, Pileg 2024 harus kita tata dari sekarang,” ujarnya.
Editor: Azriel
