NGANJUK (Jurnaljatim.com) – Ribuan massa mengepung Pendopo Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Aksi damai dari Aliansi Masyarakat Cinta Damai dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Kabupaten Nganjuk dilakukan agar aparat penegak hukum untuk memberikan pendampingan kepada Desa, terutama penggunaan dana desa.
Selain itu, untuk menjamin penggunaan dana desa yang efisien dan juga untuk mencegah para pihak memanfaatkan celah untuk menarik keuntungan pribadi atas nama publik atau hukum.
Ketua AKD Dedi Mawan menyerukan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok dan mengutamakan tabbayun daripada penghakiman di luar jalur hukum.
Usai melakukan orasi-orasi, perwakilan AKD diterima oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhen Djumadi yang selanjutnya melakukan mediasi di ruang pendopo Kabupaten setempat.
Pada kesempatan tersebut Wabup Marhaen memberikan apresiasi kepada seluruh perserta aksi yang dengan tertib saat melakukan demo di depan pendopo.
Dalam mediasi tersebut kiranya semua pihak untuk tetap saling menjaga terutama di desa Ngepung yang selama ini menjadi sasaran demo dari pihak-pihak tertentu agar senantiasa tercipta situasi yang kondusif.
“Saya berharap di Nganjuk jangan ada demo lagi, mari ciptakan suasana Nganjuk dengan rasa cinta damai,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.
Marhaen juga berharap peran serta media ikut menciptakan suasana di Kabupaten Nganjuk menjadi sesuk dan tidak memanas-manasi pihak yang melakukan demo.
“Buat berita-berita yang sejuk demi menciptakan suasana Nganjuk yang damai dan jangan ngompor-ngompori,” pinta Wabup.
Sementara itu, Ketua AKD Dedi Mawan, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan demo tandingan dari demo warga desa Ngepung yang dilakukan beberapa waktu yang lalu di pendopo Kabupaten.
“Aksi ini bersama Aliansi Masyarakat Cinta Damai dan AKD menginginkan situasi yang aman dan kondusif tanpa adanya pihak-pihak yang membuat situasi kurang nyaman, “ujar Dedi.
AKD juga berharap ke depan di Kabupaten Nganjuk terus tercipta suasana yang damai, bersatu, dan nyawiji.
“Kami menginginkan pemerintahan desa yang kondusif serta hindari ujaran kebencian, mendukung aparat penegak hukum dan Pemkab Nganjuk serta AKD siap membentengi jika ada pihak-pihak yg mengganggu keamanan,” Kata Dedi.
Sementara dari Kepala Desa Ngepung Hendra Wahyu Saputra, terkait demo yang dilakukan warganya, selama ini apa yang di tuduhkan tidak terbukti dan dari Inspektorat juga dari penegak hukum juga tidak menemukan adanya penyalahgunaan anggaran.
“Kami dan seluruh perangkat desa Ngepung juga di periksa secara maraton baik di Polsek Patianrowo maupun Polres Nganjuk dan tidak ditemukan ada indikasi penyelewengan anggaran,” tutur Hendra.
Dan terkait dana Bumdes yang dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan Pilkades juga sudah di kembalikan sesuai waktu yang ditentukan yaitu 60 hari.
“Sekarang uang tersebut sudah masuk ke rekening Bumdes sebelum jatuh tempo masa pengembalian,” Terang Kades yang sudah menjabat 2 kali tersebut.
Seperti diketahui usai melakukan mediasi peserta Aksi Damai dan AKD serta para jurnalis yang hadir melakukan penanda tanganan Peduli cinta damai di atas spanduk yang sudah di siapkan dan di bentang di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk.
Editor: Z. Arifin
