oleh

Didemo Pedagang Pasar Peterongan, Dewan Bantah Kongkalikong

Pedagang pasar peterongan didepan kantor DPRD Jombang. (Foto : Berta/Jurnaljatim.com).
Jombang, Jurnaljatim.com
Puluhan pedagang pasar Peterongan, bersama Forum Rembuk Masyarakat Jombang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD setempat. Para pedangan menuntut pembagian lapak secara merata dan perbaikan jalan pasar yang rusak, Kamis (15/2/2018).
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan ‘Usut Tuntas Pembangunan Pasar Peterongan dan Jual beli lapak’.
Joko Fattah Rachim koordinator FRMJ mengungkapkan, para pedagang lama di pasar Peterongan banyak yang mengeluhkan karena tidak mendapat lapak untuk berjualan. Justru, para pedagang baru yang mendapatkan lapak.
“Sebelum dilakukan renovasi para pedagang lama dijanjikan akan menempati lapaknya. Namun, lapak diperjualbelikan oleh oknum UPTD Perdagangan,” tuturnya.
Pihaknya juga menuding, Komisi B dan C telah ada kongkalikong dengan Dinas Pasar, sebab pada kenyataannya sampai satu bulan komisi B terlambat memberikan data pedagang pasar.
“Satu bulan lalu kita hearing dengan komisi B DPRD Jombang meminta data siapa saja yang dapat lapak dan belum dapat agar dipublikasikan. Mereka (komisi B) menyanggupi hal itu, akan tetapi sampai saat ini belum dipublikasikan,” ujar Fattah.
Anggota Komisi B, Totok Hadi Riswanto membantah adanya kongkalikong antara dewan dengan dinas terkait. Ia menegaskan, jika pihaknya berdiri bersama para pedagang.
“Sekali lagi tidak ada kongkalikong dan kita berdiri di pihak mereka. Karena kita adalah wakil, tanpa adanya kita mereka kasihan mau kemana menyampaikan aspirasi. Makanya ini tanggungjawab kita,” kata Totok kepada wartawan.
Totok mengatakan, terkait dengan tuntutan data, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dalam kurun waktu satu minggu ini.
“Kami usahakan, Insya Allah dalam satu minggu ini ada jawaban. Dari komisi B akan menindaklanjuti yang diminta, seperti data lapak. Kalau sudah ketemu akan clear. Nanti biar data yang akan menjawab,” terangnya.
Sementara, terkait dengan pembangunan infrastruktur yang buruk, Komisi B akan berkoordinasi dengan Komisi C yang menjadi wewenangnya.
“Untuk pembangunan akan koordinasi dengan lintas komisi yakni komisi C,” tandasnya.
Novita Eki anggota komisi B lainnya menambahkan, komisinya telah mengajukan ke dinas terkait untuk meminta data pedagang yang sudah mendapatkan lapak dan diminta untuk menunggu dalam satu minggu ini.
“Kita Disuruh nunggu dalam satu minggu ini, kalau data sudah kita terima nanti kita mengajak koordinasi dengan dinas terkait dan mengkalirifikasi dari apa yang disampaikan kepada saya dan kita kroscek dengan data. Dan akan kita sampaikan dengan perwakilan paguyuban di pasar Peterongan agar bisa puas dengan yang disampaikan kepada kami,” kata Mbak Eki sapaanya.
Terkait pembangunan pasar yang saat ini menurut gambaran para pedagang yang infrastrukturnya buruk (becek, dan lainnya), lanjut Eki, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan Komisi C.
“Kita coba komunikasi dengan komiai C. Hasil dari pertemuan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan. Untum itu, tunggu dari komisi C untuk koordinasi dengan paguyuban pasar,” tandasnya.
Eki kembali mengatakan, pihak komisi B meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan dinas pasar sambil menunggu data. Kalau data sudah diterima, menurut dia, polemik yang terjadi akan bisa dipahami. (Ber/jur)

Komentar