Kediri, Jurnal Jatim – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Kediri menolak rencana aksi demonstrasi bertajuk “Rakyat Jawa Timur Menggugat” yang akan digelar pada 3 September 2025 dengan tuntutan menurunkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Kediri, M. Akson Nul Huda, dalam konferensi pers yang digelar di Kafe Joglo Semampir, Selasa (26/8).
Akson menilai aksi yang digagas aktivis Muhammad Sholeh (Cak Sholeh) tersebut tidak mencerminkan proses demokrasi yang sehat dan justru berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Jawa Timur.
“Kami menyatakan maklumat penolakan terhadap rencana aksi yang digagas Cak Sholeh. Aksi itu tidak sesuai dengan prinsip hukum, ketatanegaraan, dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta keamanan,” ujar Akson.
Melalui maklumat resmi bernomor :/MKL.PP/VIII/2025, Pemuda Pancasila Kota Kediri memaparkan empat alasan utama di balik penolakan tersebut:
1. Tidak demokratis Aksi dianggap tidak melalui proses musyawarah dan menggunakan nama “rakyat Jawa Timur” secara sepihak.
2. Inkonstitusional Menurunkan kepala daerah hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hukum sesuai UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014.
3. Berpotensi memecah belah masyarakat Narasi aksi dinilai provokatif dan mengandung muatan politik.
4. Tuduhan tidak berdasar Tidak ada putusan pengadilan atau laporan resmi terkait dugaan korupsi atau pungutan liar yang dituduhkan kepada Gubernur.
Menanggapi tudingan bahwa penolakan aksi adalah bentuk kedekatan dengan pemerintah, Akson menepis hal tersebut.
“Itu bualan murah. Kami menolak bukan karena cari muka, tapi karena kami ingin Jawa Timur tetap teduh, aman, dan damai,” tegasnya.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hal wajar, namun jika tujuan utamanya adalah menjatuhkan kepala daerah di tengah jalan, maka hal itu melanggar prinsip negara hukum.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Pemuda Pancasila menyatakan akan hadir pada 3 September untuk menyambut aksi secara damai dan mengajak para penggagas aksi berdiskusi terbuka.
“Kami ingin menguji argumentasi mereka yang ingin menjatuhkan gubernur, apakah itu berdasarkan hukum atau sekadar birahi politik,” ucap Akson.
Ia menambahkan, jika aksi semacam ini dibiarkan, dapat menciptakan preseden buruk dalam kehidupan demokrasi nasional.
Pemuda Pancasila Kota Kediri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan kritik serta tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi menciptakan konflik horizontal.
“Demokrasi harus dijalankan secara konstitusional dan beretika. Kami siap berdiskusi, bukan berkonfrontasi,” pungkas Akson.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
