Kediri, Jurnal Jatim – Target pendapatan dari pajak daerah serta anggaran untuk bantuan sosial dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 menurun.
Dalam pandangan umum rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (2/7/2025), Fraksi Partai Nasdem menilai jika keduanya berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan dasar.
Fraksi NasDem, Suhairi Maghfur mengatakan meski total pendapatan daerah naik Rp48 miliar atau 1,47 persen, namun pada pos Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp6,9 miliar.
Pihaknya pun mempertanyakan penurunan tersebut, sebab sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah.
“Perlu dijelaskan secara rinci, pajak daerah apa saja yang targetnya diturunkan dan apa penyebabnya,” ujar Suhairi membacakan pandangan umum sebagaimana disampaikan Ketua DPC Partai Nasdem Kediri, Lutfi Mahmudiono, Kamis, (3/7/2025).
Pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, kata Suhairi dari Rp275 miliar turun menjadi hanya Rp179 miliar. Pihaknya pun meminta pemerintah untuk menyampaikan data dan alasan dibalik penurunan itu secara transparan.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan kejelasan alokasi tambahan anggaran Rp85 miliar yang tercantum dalam R-APBD 2025.
Mereka mengusulkan anggaran tambahan ini difokuskan pada sektor mitigasi bencana dan penyediaan air bersih, terutama di wilayah rawan seperti lereng Kelud, lereng Wilis, dan Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten.
Lebih lanjut Suhairi menegaskan bahwa pengurangan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp1,9 miliar bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemotongan belanja bansos dikhawatirkan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan dan menurunkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah,” tegas Suhairi.
Dalam paripurna itu, Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan rinci terkait lanjutan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati, mulai besaran anggaran lP-APBD dan estimasi dana yang masih dibutuhkan hingga proyek selesai.
Mereka menekankan agar pembiayaan stadion tidak dibebankan seluruhnya dalam satu tahun anggaran berjalan.
Kesiapan program-program pendukung untuk menyambut pemanfaatan stadion yang menjadi ikon olahraga baru Kabupaten Kediri tersebut juga diminta untuk disampaikan secara detail.
Fraksi NasDem mengajak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk lebih terbuka dalam penyusunan anggaran dan mengikuti arahan efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Anggaran yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur perlu dikaji ulang, demi efisiensi dan efektivitas,” tandasnya.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
