Kediri, Jurnal Jatim – Ratusan warga Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, menggeruduk kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri, Senin (18/11/2024).
Demo dengan jumlah massa kurang lebih 700 orang itu menuntut Ketua LMDH Desa Satak dicopot dari jabatannya. Dalam aksinya, ratusan warga desa Satak ini juga sempat melakukan aksi blokir jalan, dan membakar ban bekas di depan kantor Perhutani KPH Kediri Jalan Hasanudin Kota Kediri.
Selain itu massa juga membawa banner bertuliskan tuntutan mereka. Di antaranya, kebangsatan dan keserakahan harus diadili, Turunkan Ketua LMDH Satak dan Pidanakan, Jadi ketua kok seumur hidup jangan ya dek ya.
Nurul Budianto, salah satu perwakilan warga Desa Satak mengungkapkan, aksi demo itu sebagai wujud rasa ketidakpuasan warga dengan kepemimpinan Ketua LMDH saat ini.
Ia menyebut, hasil pertemuan menyepakati untuk lahan garapan perhutani di Desa Satak untuk ditutup. “Ini tadi kesepakatan dari hasil audensi dengan pihak perhutani, lahan garapan di tutup,” kata dia.
Dikatakan Nurul Budianto, seusai demo ratusan warga mendatangi balai desa setempat untuk langsung melakukan penurunan ketua LMDH Desa Satak.
“Kalau hari ini Eko ketua LMDH Desa Satak tidak mau turun, akan kita paksa untuk turun,” tegasnya.
Nurul Budianto menjelaskan, pihaknya sudah tidak bersedia dipimpin ketua LMDH saat ini, karena warga yang sudah membayar uang daftar ulang, hingga saat ini tidak mendapatkan garapan lahan perhutani.
“Warga yang sudah membayar uang daftar ulang sebesar Rp200 ribu tidak mendapatkan lahan garapan. Malahan lahan di tanami tamanan jagung,” katanya.
Ia menilai, bahwa kepala desa Satak juga sudah menyalahi aturan, yang telah mengakui menyewa lahan garapan.
Sementara itu, usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga desa Satak, Wakil Kepala Administratur Perhutani Kantor KPH Kediri, Hermawan menyebut masyarakat datang untuk menyuarakan ketidakpuasan dengan kepengurusan lembaga masyarakat desa hutan saat ini.
“Mereka intinya tidak sesuai dengan kepengurusan, ingin menyampaikan bahwa selama ini kinerja kepengurusan nya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, “katanya.
Hermawan berharap, ke depan penggarap kawasan hutan bisa bekerjasama dengan skema kemitraan kehutanan, dan ke depannya kejadian saat ini menjadi evaluasi.
“Masyarakat perlu diedukasi tentang kelembagaan, jadi kelembagaan tidak hanya sekedar menjadi anggota, mereka harus tahu hak dan kewajiban. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mungkin itu pembelajarannya ke depannya,” ujarnya.
Perlu diketahui, beberapa waktu lalu aksi serupa dilakukan warga Desa Satak di kantor Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Mereka menuntut hak garap lahan Perhutani.
Aksi itu terjadi setelah kedua belah pihak yang berkonflik yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Budi Daya Satak dan warga dipertemukan untuk yang kedua kalinya di Kantor Kecamatan Puncu oleh Muspika Puncu.
Dalam pertemuan itu, selain menghadirkan Ketua LMDH Budi Daya Satak, Eko Cahyono dan beberapa pengurus, juga hadir pihak Perhutani KPH Kediri yang diwakili oleh Wakil Administratur (ADM) Perhutani KPH Kediri, Hermawan.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
