Nganjuk, Jurnal Jatim – Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengajak media untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah (Pemda).
Ajakan itu disampaikan Sri Handoko saat audiensi dengan sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi kewartawanan Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Nganjuk, di ruang Pringgitan,Minggu sore (12/11/2023).
“Mari kita jaga sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah dengan media untuk membangun Nganjuk yang lebih baik,” ajak Handoko.
Dikatakan Handoko, media menjadi peran sentral, yakni sarana untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, sehingga program-program pemerintah daerah bisa diketahui oleh masyarakat.
“Media juga menjadi penyambung lidah pemerintah daerah ke masyarakat,” kata putra daerah Nganjuk yang berdomisili di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini.
Seperti program yang harus diketahui oleh masyarakat antara lain yakni upaya menurunkan angka stunting yang menjadi isu nasional dan perlu perhatian khusus.
“Stunting masih jadi perhatian pemerintah daerah sehingga perlu adanya tindakan secara khusus guna menurunkannya,” ucap Handoko.
Adapun tindakan khusus pemkab Nganjuk yakni membentuk tim pendamping keluarga (TPK) di tingkat Desa. Tim TPK ini nantinya akan langsung memberikan edukasi pada tingkat bawah yaitu keluarga.
Jadi, dikatakan Handoko, TPK adalah ujung tombak demi suksesnya program penurunan angka stunting di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.
“TPK merupakan garda terdepan untuk menekan naiknya angka stunting dan Tim TPK sendiri beranggotakan dari Bidan desa, Kader TP PKK, Kader penyuluh KB, dan Kader Posyandu Desa,” katanya.
Kemudian program lain yang tidak kalah penting yaitu Layanan Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang dilaunching hari ini, Minggu (12/11/2023).
“UHC sebagai langkah Pemda untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama bagi warga kurang mampu sehingga mereka bisa tercover oleh Pemerintah Daerah pada aktifitas kesehatan,” imbuhnya.
Program UHC tersebut diprioritaskan bagi masyarakat benar-benar kurang mampu. Misal, apabila ada masyarakat BPJS-nya tidak aktif, mana di rumah sakit akan disediakan layanan mengaktifkan BPJS saat itu juga.
“Untuk itu terkait UHC, Kami saat ini butuh validasi data masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu. pada 2024 nanti Pemda menyiapkan anggaran kurang lebih Rp94 miliar untuk bidang kesehatan,” tutup Handoko dalam audinsi yang juga diikuti wartawan JurnalJatim.com.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
