Tuban, Jurnal Jatim – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, memberikan tanggapan wacana penundaan Pemilu 2024 yang masih bergulir di ruang publik dan menuai pro dan kontra. PWNU Jatim pun tegas menolak penundaan Pemilu 2024 karena melanggar konstitusi.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdus Salam Shohib menjelang pelaksanaan rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3/2022).
Gus Salam panggilan akrabnya mengatakan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
”NU bertanggungjawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” katanya, Senin (28/3/2022).
Ia menyebut, PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.
Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal tersebut dapat memunculkan kesan buruk karena mengingkari kesepakatan bersama.
Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun.
“Termasuk dengan penundaan pemilu,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang tersebut.
Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Jawahir, menambahkan pengurus akan menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban.
Salah satu agenda dalam Forum Musyawarah Alim Ulama akan membahas soal kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.
Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir.
Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama itu, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.
Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, tentu saja hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Pengasuh Pendok Pesantren Sunan Bejagung itu menegaskan, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).
Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di Google News
