NGANJUK (Jurnaljatim.com) – Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos) beras dampak COVID-19 sebanyak 34 paket dari Pemerintah Provinsi dan 62 paket beras dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Total 96 paket beras tersebut masing-masing berisi 20 kilogram yang pembagianya dilakukan pada awal Juni lalu.
Namun bantuan beras beberapa waktu lalu sempat dikeluhkan oleh Kepala Desa (Kades) Ketawang, Iswantoro. Pasalnya beras yang disalurkan tidak layak konsumsi dengan kondisi beras berwarna buram.
“Kondisi beras memang kurang layak untuk dikonsumsi,” terang Iswantoro.
Menurut dia, untuk bantuan beras dari Pemerintah Provinsi tidak ada kendala. Namun bantuan yang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ada masalah, dan itu sudah disikapi oleh penyalur beras dengan langsung menggantinya.
“Begitu diketahui kondisi beras kurang bagus langsung diganti oleh pihak penyalurnya,”ungkap Iswantoro.
“Seharusnya beras dipoles dulu, supaya bersih. Tapi ini kelihatannya tanpa dipoles, sehingga masih banyak yang ada kulit padinya. Bahkan sebagian kondisi beras juga banyak yang remuk,” urai Iswantoro pada media beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, sejauh ini sudah ada 12 karung beras yang diganti, dan Iswantoro mengimbau kepada warga masyarakat penerima bantuan agar segera melapor dan menukarkan berasnya yang nantinya akan segera diganti oleh pihak penyalur.
Iswantoro juga menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia pun berharap untuk waktu yang akan datang agar semua pihak terkait mempersiapkan dengan matang mulai dari sisi tehnis maupun pengawasan agar tidak lagi terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan.
Lebih lanjut Iswantoro mengancam akan menolak beras bantuan yang kondisinya tidak layak konsumsi. “Untuk waktu yang akan datang, kami akan mengecek dulu kondisi kelayakan beras yang akan didistribusikan, jika kondisi berasnya tidak layak konsumsi, kami akan menolaknya” imbuh dia menegaskan.
Terkait ada bantuan beras yang tidak layak tersebut dari pihak pemerintah Desa langsung memberikan laporan ke Dinas sosial (Dinsos) sebagai antisipasi gejolak dari masyarakat, dengan langkah mengganti beras yang baik.
Sementara itu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyebutkan pihaknya telah menyiapkan jaring pengaman sosial (JPS) yang dirancang Pemkab Nganjuk dalam rangka membantu perekonomian warga akibat terdampak pandemi COVID-19.
Bantuan tersebut digelontorkan dari APBD Kabupaten Nganjuk, setidaknya ada 22 ribu. Kepala Keluarga yang akan mendapatkan JPS. Sementara sebanyak. 41.141 warga Kabupaten Nganjuk terdaftar mendapatkan bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Editor: Hafid
