Jombang, Jurnal Jatim – Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji merespons pedas soal larangan masuk gedung dewan saat serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan wakil bupati, Rabu (5/3/2025) malam.
Hadi menganggap bahwa hal itu hanya pemahaman dari wartawan sendiri.
“Kalau teman-teman merasa ada pembatasan itu dari temen-temen sendiri. Kami tidak ada pembatasan,” kata Hadi kepada wartawan seusai Sertijab.
Menurut Hadi, aktivitas sertijab bupati dan wakil bupati Jombang periode 2025-2030 itu dibutuhkan unsur terkait yang dapat memasuki area kegiatan, sedangkan jika terlalu banyak wartawan di dalam ruangan tidak akan elok.
“Kita ini mengundang unsur-unsur yang sangat terkait dengan sertijab ini saja, gitu loh. Itu kan protokoler banget, tapi setelah keluar ada batasan nggak ada kan, oke terima kasih,” ucapnya.
Ketua PWI Jombang Muhammad Mufid menyayangkan adanya respons pedas dari Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, tersebut.
Menurutnya penyampaian Hadi berbeda dari fakta. Sejumlah wartawan yang hendak masuk ke gedung wakil rakyat ditolak petugas keamanan DPRD yang mengadang di pintu gerbang dengan alasan tidak membawa id card dari sekretariat dewan.
“Ketua Dewan ini tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kok bisa-bisanya malah menuding teman-teman yang merasa membatasi diri sendiri,” ucap Mufid dengan nada kecewa.
Mufid mengkritik DPRD Jombang terlalu berlebihan dalam menerapkan protokol peliputan di gedung wakil rakyat. Sebab, memasuki gerbang DPRD saja harus dibatasi.
“Kalau masuk ruang paripurna saya memaklumi karena tempatnya terbatas. Tapi, kami dan kawan-kawan wartawan yang lain sudah dicegat di depan gerbang dan tidak diperbolehkan masuk tanpa id card dari Sekwan,” katanya.
Imbas larangan masuk tersebut, sejumlah wartawan dari PWI Jombang dan juga lainnya tertahan di luar pintu gerbang masuk area gedung DPRD Jombang.
“Kerja wartawan itu tidak boleh dihalangi sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku. Kami mengecam atas kejadian ini,” kata Mufid yang saat itu juga berada di area gedung DPRD Jombang.
Mufid menegaskan, sertijab bupati dan wakil bupati perlu diketahui publik. Lantas, keberadaan dan peran wartawan sangat diperlukan dalam konteks ini. Ia pun meminta DPRD Jombang berbenah dalam keterbukaan publik.
“Kami wartawan bukan pengemis, yang perlu dibatasi kinerjanya. Kami wartawan profesional pasti memahami dan memiliki etika dalam peliputan, termasuk siap diatur agar acara berjalan tertib. Tapi bukan dibatasi hanya untuk masuk ke gedung wakil rakyat,” pungkas Mufid.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
