Kediri, Jurnal Jatim – Jumlah sapi terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kediri cukup banyak. Hingga pada 12 Januari 2025, tercatat sudah ada 607 kasus.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri menyebut, jumlah tersebut tersebar di semua kecamatan dan didominasi sapi potong.
Adapun hasil penanganan pengobatan yang dilakukan, dari 607 kasus, sapi yang sembuh sebanyak 128 ekor, 450 sapi masih dalam kondisi sakit dan 25 sapi mati.
Menekan melonjaknya kasus itu, Pemerintah Kabupaten Kediri mulai Senin 13 Januari 2025 menutup sementara pasar hewan.
Penutupan tidak hanya pada pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri seperti pasar hewan Tretek Pare, dan pasar hewan Grogol melainkan termasuk pasar hewan yang dikelola pemerintah desa.
Di antaranya, pasar hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates , Brenggolo Plosoklaten, kemudian Bringin Badas.
“Saat ini petugas kita juga terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” kata Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, Selasa (14/1/2024).
Ia menyebut penutupan pasar hewan itu dari yang semula dilakukan hingga 25 Januari diperpanjang hingga 28 Januari.
Untuk itu, Tutik mengimbau kepada para pedagang untuk bisa bekerjasama mentaati kebijakan penutupan sementara pasar hewan guna menekan penyebaran PMK.
Pasalnya, meski informasi penutupan telah disampaikan, namun masih saja ada pedagang kambing yang nekat mau berjualan.
Alasannya, hewan yang terkena kasus PMK sejauh ini hanya sapi. Hal itu sebagaimana terjadi di pasar Tertek.
Menurut Tutik, meski kasus yang ditemukan saat ini hanya pada hewan sapi, namun penyakit PMK bisa menyerang jenis hewan yang berkuku belah lain termasuk kambing.
“Saat ini kita juga mempersiapkan untuk pengadaan vaksin,” katanya.
DKPP Kediri dalam rapat koordinasi gugus tugas PMK telah mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp1,5-2 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni mengatakan pada 2025 ini pihaknya mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp17,9 miliar.
Pihaknya pun siap mengalokasikan anggaran itu guna pengadaan vaksin sebagaimana estimasi yang dibutuhkan.
“Kami menyesuaikan dengan teman-teman DKPP, kebutuhan seperti apa nanti akan kita penuhi, karena jangan sampai kenaikan (kasus PMK) yang eksponensial ini menjadi lebih besar lagi,” katanya.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
