Jombang, Jurnal Jatim – Fraksi-fraksi di DPRD Jombang menyampaikan pandangan umum (PU) terkait rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2025 dalam agenda rapat paripurna, Kamis (31/10/2024) lalu.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Dihadiri oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, Forkopimda, seluruh anggota DPRD dan kepala OPD di lingkup pemkab setempat.
Terkait dengan R-APBD 2025, Maya Novita dari fraksi Golkar menyampaikan bahwa penganggaran kontruksi jalan sebesar Rp52.639.647.537 lebih dapat bermanfaat untuk kelancaran transportasi pengangkutan hasil-hasil pertanian, dan kegunaan jalan lainnya yang sangat diharapkan masyarakat, terutama wilayah yang belum terbangun sarana jalannya.
“Transportasi dari desa ke kota demikian sebaliknya dari kota ke desa sangat diharapkan adanya jalan yang baik dan mulus serta beraspal sebagai prasarana transportasi kegiatan usaha semakin bagus jalannya,” kata Novita.
Fraksi PKB, Anas Burhani menyampaikan, APBD Jombang 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Rp490.712.423.672. dari Rp3,29 triliun kini sebesar Rp2,440 triliun. FPKB mengamati jumlah pendapatan daerah yang mengalami penurunan Rp370.692.320.726.53.
“Dari angka itu, FPKB FPKB ingin tahu apa yang menjadi Faktor kendala menurunnya APBD Jombang Tahun Anggaran 2025,” ujar Anas.
Sementara itu dari fraksi PKS-Nasdem yang disampaikan M Sa’id mempertanyakan target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
Karena, kata dia, pendapatan daerah adalah target yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya dengan mempertimbangkan potensi pendapatan.
Prediksi pertumbuhan ekonomi 2025 dan realisasi dapat dicapai tahun sebelumnya. Dengan pendapatan asli daerah yang diproyeksikan sebesar Rp745.549.706.14, jika dibanding dari pendapatan asli daerah tahun 2022 mengalami kenaikan.
Dengan kondisi Pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa diprediksi mengalami stagnasi atau bahkan turun karena kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS Nasdem mempertanyakan langkah optimalisasi mencapai target itu, mengingat pembahasan APBD tahun sebelumnya pada saat perubahan anggaran proyeksi PAD mengalami penurunan,” kata Said.
Sementara Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengungkapkan pembahasan R-APBD masih panjang. Sebelumnya komisi-komisi juga sudah melakukan komisioning dengan OPD sesuai dengan leading sektor.
“Untuk agenda berikutnya rapat paripurna Jawaban Bupati Jombang terhadap PU fraksi,” kata Hadi.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
