Kediri, Jurnal Jatim – Permasalahan dugaan selisih data BPJS Ketenagakerjaan karyawan CV Top Ten Tobacco atau Pabrik Rokok Tajimas dengan dinas tenaga kerja (Disnaker) Kediri belum selesai.
Ketiga kalinya, Aliansi Masyarakat Mencari Keadilan (MACAN) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemda) Kediri untuk meminta penjelasan terkait permasalahan itu, Selasa (22/10/2024).
Humas aliansi MACAN Revi Pandega mengatakan, kedatangan massa yang diakui menjadi buruh pabrik rokok tersebut untuk meminta kejelasan dari Pemda soal dugaan manipulasi data karyawan CV Top Ten Tobacco.
“Untuk Disnaker mohon bisa memberikan penjelasan karena terjadi selisih data dengan apa yang telah kami terima dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Revi melalui pidato orasi, saat itu.
Dijelaskan, perselisihan data itu terjadi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker. Pada Oktober 2023, diketahui pengajuan karyawan ada sebanyak 495 orang, namun yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan hanya 277 orang. Dugaan mencuat sekitar 218 karyawan belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, pada September hingga Oktober 2024, berdasarkan data dari Disnaker Kabupaten Kediri, jumlah karyawan CV Top Ten Tobacco yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan mencapai 865 dari total sekitar 900 karyawan, berstatus karyawan tetap, PKWT, maupun PKWTT.
Sedangkan per September 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan jumlah karyawan perusahaan CV Top Ten Tobacco yang telah mempunyai hak dan jaminan keselamatan kerja tercatat 719 tenaga kerja dari total sekitar 900 karyawan.
Menurutnya, ketimpangan data itu membuat dugaan manipulasi data CV Top Ten Tobacco terhadap karyawannya semakin mencuat. Dia menilai, data kedua belah pihak tersebut seharusnya sinkron.
“Kami menduga ada ketimpangan data yang tidak masuk akal,” katanya.
Revi meminta pemda untuk bersikap tegas menindak perusahaan terkait sesuai aturan berlaku. Sebab setiap karyawan berhak mendapatkan hak dan jaminan keselamatan kerja.
Selain itu, mereka juga menuntut upah karyawan buruh yang dinilai tidak layak dan PHK karyawan secara sepihak. “Ini harus ada sikap atau atensi tersendiri dari pemerintah,” pintanya.
Sekretaris Disnaker Kediri Jumadi menyebut, pihaknya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait yakni pihak BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan CV Top Ten Tobacco terkait ketidaksesuaian data itu.
“Langkah kami adalah nanti segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan atau mungkin masukan dari mereka (massa aksi),” kata dia.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
