Pemkab Jombang Mulai Menyalurkan Bantuan Pangan 2024, Naik 120.963 KPM

Jombang, Jurnal Jatim – Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pangan di Jombang pada 2024 naik menjadi 120.963 KPM dari sebelumnya sebanyak 118.812.

Jumlah tersebut berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Jombang, .

Pemerintah Kabupaten Jombang (Pemkab) kini telah mulai menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2024 itu ke KPM.

Penjabat (Pj) Bupati Jombang menyalurkan bantuan pada Kamis (1/2/2024) di Balai Desa Sambirejo Kecamatan yang kemudian dilanjutkan ke sejumlah daerah lainnya.

Sugiat mengatakan bantuan pangan dari Pemerintah itu dalam rangka memberikan jaminan atas pangan masyarakat berpendapatan rendah.

Tujuannya agar tangga atau keluarganya memiliki akses terhadap pangan pada dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya.

“Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat adalah melalui pemberian bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah,” ujar Sugiat saat itu.

Dikatakan Sugiat, bantuan pangan tersebut merupakan bantuan pangan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, bekerjasama dengan Perum Bulog selaku operator dan PT. Yasa Artha selaku transporter.

“Tujuan pemberian bantuan pangan ini sangat jelas dan terarah. Selain menjadi intervensi pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran KPM, kami juga berkomitmen dalam menangani kerawanan pangan dan kemiskinan,” ujar Sugiat

“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menanggulangi di Kabupaten Jombang,” lanjutnya.

Sugiat mengemukakan bantuan pangan itu solusi terpadu untuk memastikan akses pangan masyarakat terjamin. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kesejahteraan warga.

“Saya berharap penyaluran CPP berjalan dengan lancar dan penerima bantuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Jombang Nur Kamalia mengatakan  Pemkab Jombang juga melaksanakan program (GPM) sebagai bagian dari upaya penanganan inflasi di daerah.

Program tersebut diimplementasikan DKPP bertujuan menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga jual di bawah harga pasar.

“Kepala Desa dapat mengusulkan pelaksanaan GPM di masing-masing desa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan agar masyarakat Kabupaten Jombang terjamin dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas,” kata Sugiat.

Dapatkan update menarik hanya di , Jangan lupa follow di jurnaljatim.com dgoogle news instagram serta twitter Jurnaljatim.com