Lamongan, Jurnal Jatim – Imbauan penting dari Bupati Lamongan Yuhronur Efendi untuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) jelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Imbauan disampaikan bupati yang akrab disapa Pak Yes dalam apel persiapan jelang pemilu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (9/2/2024).
Yuhronur mengimbau anggota Panwas pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan agar menjadi pioner internalisasi nilai integritas dalam menjalankan tugasnya.
Karena dengan hal tersebut dipastikan akan menciptakan pemilu yang bermartabat di Kabupaten Lamongan.
“Saya imbau agar seluruh Panwaslu di Kabupaten Lamongan menjadi pioner internalisasi nilai integritas, profesional, akuntabilitas, serta memberikan literasi pemilu yang baik. Agar menciptakan pemilu bermartabat,” imbaunya.
Pak Yes juga mengucapkan terima kasih kepada Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang hadir dalam apel itu untuk menjalin sinergisitas stakeholder guna mengawal keberhasilan pemilu yang sebentar lagi dilangsungkan.
Yuhronur menjelaskan untuk menciptakan demokrasi bermartabat dapat diupayakan dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas atau mematuhi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.
Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.
“Panwaslu Lamongan harus mampu menegakkan asas pemilu untuk mewujudkan keberhasilan pemilu yang berkualitas. Di dalamnya menegakkan sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang dikenal sebagai luber dan jurdil,” kata dia dikutip laman Pemerintah Kabupaten Lamongan, Sabtu (10/2/2024).
Selanjutnya dirinya meminta kepada Panwaslu Lamongan agar terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda Lamongan. Karena Lamongan memiliki tantangan dalam menjaga kondusivitas pemilu yaitu jumlah administratif wilayah.
Menjadi daerah dengan jumlah 462 desa dan 12 kelurahan terbanyak di Jawa Timur, Yuhronur menekankan sinergi dan komunikasi antar stakeholder sangat penting.
Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya saat bertindak sebagai pembina apel menyampaikan Panwascam dan PKD merupakan ujung tombak keberhasilan pemilu sebagai penanganan pelanggaran pemilu secara masif dan komprehensif
Toni pun menyebutkan ada empat persoalan utama dalam pemilu, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, Politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), serta kampanye di media sosial.
“Panwaslu Lamongan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tegas, adil, tidak berpihak, tegak lurus, dan profesional. Agar tercipta integritas pada panwaslu,” ujarnya.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com.
