Jombang, Jurnal Jatim – Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menganggap wacana alokasi Dana Desa (DD) diangka Rp5 miliar sebagai sesuatu yang rasional.
Nilai Dana Desa sebesar Rp5 miliar itu sangat rasional mengingat kalkulasi anggaran jika dikalikan dengan sekitar Rp75 ribu desa di seluruh Indonesia masih relevan.
Karena, disebut dia, jika dilihat dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang di angka ribuan triliun.
“Rasional, sangat rasional, hitung saja 5 miliar dikali 75 ribu saja, APBN kita berapa ribu triliun,” kata Menteri Halim Iskandar seusai pemberian Anugerah Lencana Bakti Desa Madya kepada Bupati Jombang, di Pendopo Kabupaten, Kamis (14/9/2023).
Halim mengingatkan yang terpenting bukan pada nilai 5 miliarnya, tapi terdekat butuh dibangun proses panjang agar pengelolaan Dana Desa tepat.
“Sekarang kita siapkan infrastruktur pengawasan,” ujar Mendes PDTT kabinet Jokowi itu.
Halim Iskandar mengaku ingat betul awal digulirkan Dana Desa, di pemerintah Desa terbagi menjadi dua mazhab.
Satu mazhab yang pesimis desa bisa mengelola duit banyak dan meragukan adanya dana desa. Dan yang kedua sangat optimistis, sekarang terbukti mazhab kedua yang terbukti baik.
“Artinya Kepala Desa, Warga Desa mampu mengelola dana sendiri dan mampu mengelola pemerintahnya sendiri,” ujar pria asal Jombang ini.
Halim Iskandar mencontohkan satu-satunya sistem perencanaan pembangunan yang paling transparan itu di desa. Buktinya, setelah APBDes disusun wajib dipampang di tempat strategis.
“Kabupaten sudah tidak bisa lagi seperti itu, mana bisa masang APBDes se Jombang,” kata Menteri Halim.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, Jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
