Dinkes Nganjuk Gelar Forum Perangkat Daerah di RSD Kertosono untuk Sinkronisasi Program

, Jurnal Jatim – Dinas kesehatan (Dinkes) telah menggelar atau musyawarah perencanaan (musrenbang) di Rumah Sakit Daerah (RSD) .

Forum perangkat daerah itu dihadiri Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran, Direktur RSD beserta jajaran, Kepala , dan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi serta para pemangku kepentingan (stakeholder).

Kepala Dinas Kesehatan dr. Hendriyanto mengatakan forum perangkat daerah digelar pada pekan lalu 7 Februari 2023 di Sakura Hall Lantai 3 Gedung A RSD Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Adapun tujuannya untuk pelaksanaannya adalah mengintegrasikan proses teknokratik, partisipatis, politis dan sinkronisasi program prioritas antar perangkat daerah.

“Forum perangkat daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renja (Rencana Kerja) Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2024,” kata Hendriyanto, Selasa (14/3/2023).

Hendriyanto menjelaskan forum perangkat daerah juga bertujuan untuk memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah, perumusan tujuan dan sasaran hingga pendanaan indikatif.

Selain itu, memberikan ruang aspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap Rancangan Renja 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

“Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah Dengan Masa Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023,” ujarnya.

Pada Forum Perangkat Daerah tersebut juga dilakukan pemaparan capaian kinerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah beserta isu-isu strategis yang akan dilakukan.

Berdasarkan paparan tersebut diperoleh fokus utama Renstra (rencana strategis) tahun 2024 – 2026 adalah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam forum diskusi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk (Bappeda) mengimbau DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) diharapkan dapat digunakan untuk menuntaskan SPM yang belum mencapai target.

Selain itu mengenai SKTM, sinergitas penanganan ODGJ serta optimalisasi pelayanan posyandu dan posbindu juga tak luput dari pembahasan.

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.

Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow di google news dan akun instagram Jurnaljatim.com.