oleh

Pengacara Brigadir J Soroti Perkara Sengketa Tanah di Surabaya

Surabaya, Jurnal Jatim – Pengacara kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak menyoroti soal sengketa tanah antara Widowati Hartono dengan Mulyo Hadi di PN Surabaya, Jawa Timur.

Dalam perkara itu, Mulyo Hadi menggugat Widowati di Pengadilan Negeri Surabaya, Jatim, perihal sengketa kepemilikan tanah di Puncak Permai III, Surabaya.

Dalam tayangan video berdurasi 13.09 menit di media sosial itu, Kamaruddin menyebut ada seorang advokat bernama Lim Tji Tiong yang membela kliennya dalam perkara perebutan tanah seluas 6.850 meter² itu di kota pahlawan.

“Seorang advokat di Jatim “dibunuh” oleh penegak hukum lain hanya karena ulah seorang wanita konglomerat paling kaya di Indonesia,” kata Kamaruddin dalam video itu.

Bahkan, Kamaruddin menerangkan, perwakilan asosiasi advokat di Surabaya sempat berkonsultasi dengannya. Dalam perbincangan itu, perwakilan asosiasi advokat itu membenarkan perihal insiden tersebut di Jatim.

“Mereka mengatakan ada masalah di Jatim, bahwa istri orang terkaya di Indonesia, memerintahkan penegak hukum untuk mengambil tanah rakyat, mengerahkan 50 sampai 250 untuk merebut tanah, dimana sebelumnya sebetulnya sudah diwarning oleh tentara supaya segera menyingkir dari situ, karena intelejen mereka mengatakan orang-orang pemilik tanah ini akan dibunuh, tapi advokat ini percaya diri dan tetap disitu untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ketika ratusan personel kepolisian dikerahkan, Kamaruddin menyebut terjadi kontak fisik atau pemukulan terhadap para pemilik tanah yang bersertifikat itu. Mengetahui hal itu, Lim tak tega dan ‘menyerahkan’ tubuhnya ke para penegak hukum yang menyerang.

“Dilindungi dan dipeluk kliennya, jadi dia (Lim) yang dihajar berdarah-darah dan saya lihat fotonya pas di pertemuan, saya bilang konglomerat yang harus dihajar ini, jangan penegak hukum yang dihajar,” tuturnya.

Pengacara kondang ini lantas menyoroti laporan kepada Presiden, Komisi 3 DPR RI Kapolri. Menurutnya, hal itu tidak dijalankan atau tidak ditanggapi dengan benar.

Mengingat, hal tersebut lantaran istri orang terkaya di Indonesia lah yang beperkara. Yang ajaibnya atau celakanya, setelah diteliti, rupanya salah lokasi.

“Akhirnya, di perdata dimenangkan oleh pemilik tanah, banding dimenangkan pemilik tanah, ini menunggu putusan kasasi. Celakanya lagi, Kepala BPN mencoret di bawah tangan, me-renpoint, misalnya sertifikat 235/Kebon Jeruk dicoret jadi Tanjung Duren, baru saja dicoret masih awal tahun ini tapi orang sudah mati gitu loh dan ajaibnya lagi tanah itu tidak bisa dikuasai pemilik, tapi dikuasai 56 preman suruhan orang terkaya ini,” katanya.

“Negara hukum macam apa ini, padahal konstitusi kita mengatakan Indonesia adalah negara hukum, pasal 27 mengatakan setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tapi di dalam praktik, itu cuma kata-kata dan kemunafikan, makannya saya katakan kita harus rebut kepolisian dari tangan mafia, karena mensuplai infus-infus atau apapun kepada polisi kita, mustahil ada kepastian hukum pada masyarakat,” lanjut Kamaruddin.

Perkara ini sendiri bermula ketika kuasa hukum Widowati, Adidharma Wicaksono buka suara terkait sengketa tersebut. Ia menyebut bila obyek tanah itu merupakan milik kliennya, Widowati yang telah membeli tanah dari PT Darmo Permai di tahun 1995 serta memiliki akta jual beli.

“Sertifikat tersebut telah beralih dari PT Darmo Permai kepada klien kami. Dengan cara yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya waktu itu.

Setelah terjadi jual beli, objek tanah itu langsung dikuasai Widowati Hartono. Kliennya saat itu langsung membuat pagar tembok di atas tanah tersebut. Namun pada 2016, ada pihak yang tidak bertanggung jawab menjual objek tanah itu melalui iklan surat kabar.

“Atas peristiwa itu, klien kami memasang plang yang bertujuan agar menghindari perbuatan orang-orang yang berupaya menjual tanah klien kami tanpa hak,” kata dia.

Saat ditanya terkait adanya pengerahan massa saat aksi kekerasan tanggal 9 Juli 2021 di lokasi lahan sengketa. Adi mengaku tidak mengetahui tentang hal itu. Ia berdalih saat itu sedang berada di Jakarta.

Sementara itu, kuasa hukum Mulyo Hadi, Johanes Dipa Widjaja mengatakan, perkara itu sebenarnya sudah terang benderang. Sehingga, Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) tertulis di Kelurahan Pradah Kali Kendal adalah cacat hukum.

Selain itu, ia juga menyinggung terkait penganiayaan anak dan perusakan disertai pengusiran di lokasi obyek sengketa. Kasus tersebut oleh pengacara Hadi sebelumnya yaitu Lim Tji Tiong, sempat melaporkan tindakan itu kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Dilaporan itu, kami mohon Presiden memberikan atensi atau perhatian terhadap perkara ini. Karena ada dugaan abuse of power dan pelecehan terhadap institusi peradilan. Terlebih, saat penyerbuan dilakukan, sangat banyak massa. Sekitar 200 orang,” ucapnya.

Terlebih lagi atas kejadian tersebut, diduga telah menimbulkan korban yaitu pengacara yang lama (Lim Tji Tiong). Ia meninggal dunia karena Covid-19 yang diduga terpapar pada saat kejadian tersebut.

Mereka juga telah melayangkan surat pengaduan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim. Laporan itu terkait dugaan ketidak professional beberapa oknum polisi.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com