Jombang, Jurnal Jatim – Anggaran sebesar Rp5 miliar disiapkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anggaran Rp5 miliar itu merupakan 2 persen dari APBD (Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten setempat di tahun ini. Kendati begitu, penggunaan anggaran masih melihat perkembangan kondisi masyarakat hingga dua pekan ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo menyebut, penggunaan anggaran Rp5 miliar masih melihat evaluasi kondisi harga-harga barang setelah kenaikan harga BBM hingga beberapa pekan ke depan.
“Kita disuruh menganggarkan 2 persen dari APBD yang digunakan untuk penanganan terhadap pasca kenaikan BBM,” kata Agus ditemui wartawan, Senin (5/9/2022).
diketahui, akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri membuat pengumuman mengejutkan. Setelah cukup lama menjadi bahan spekulasi, akhirnya kenaikan harga BBM benar-benar dieksekusi. Efektif per 4 September 2022 pukul 14:30 WIB.
Harga BBM jenis RON 90 atau Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara harga minyak diesel atau Solar naik dari Rp5.150 per liter ke Rp6.800 per liter.
Pertalite dan Solar adalah BBM bersubsidi. Bukan yang bersubsidi saja yang naik, harga BBM non-subsidi juga didongkrak. Harga BBM jenis RON 92 atau Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Agus menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan sejumlah harga di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Mojoagung, Pasar Peterongan, dan Pasar Ploso, Jombang, Senin (5/9/2022.
Menurut Agus, saat ini rata-rata harga-harga barang di pasaran tradisional masih dalam kondisi stabil. Artinya belum terjadi lonjakan yang signifikan.
“Semuanya alhamdulilah harga-harga masih stabil. Sehingga kita melihat perkembangan, kita rencanakan nanti 2 minggu kita akan monitoring lagi ke lapangan,” ujarnya.
Apabila dua pekan ke depan ada pergerakan kenaikan harga imbas dari kenaikan harga BBM, maka lanjut Agus, Pemkab Jombang akan melangkah untuk mengantisipasinya.
“Apakah nanti kita berikan dalam bentuk tunai, atau kita gunakan untuk operasi pasar. Mana yang lebih tepat nanti, kita lihat perkembangan 2 minggu ke depan,” kata mantan Kepala Disdikbud Jombang ini.
Ia kembali menegaskan bahwa saat ini masih melihat perkembangan di lapangan pasca kenaikan harga BBM yang secara tiba-tiba ini.
“Kita lihat perkembangan di lapangan, jangan sampai nanti salah sasaran, kalau dianggap bahwa operasi pasar lebih tepat, ya akan kita gunakan operasi pasar, untuk menekan inflasi,” ucapnya.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dengan surat kepada pihak kecamatan maupun desa-desa di Kabupaten Jombang.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jombang, Hari Purnomo menambahkan pihak kantor pos mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan BLT-BBM.
“Nanti penyalurannya kantor pos, tidak lewat dinas. Kemensos penugasan langsung ke kantor pos, baik itu BNBA (By Name By Address) nya, serta teknis di lapangannya,” katanya melalui sambungan telepon.
Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com
