oleh

Cegah Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Kediri Siapkan Subsidi Rp100 Miliar

Kediri, Jurnal Jatim – Anggaran Rp100 miliar disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri untuk mensubsidi warga terdampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) guna menguatkan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya inflasi daerah.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa Pemkab Kediri tengah menyiapkan langkah strategis menghadapi dampak kenaikan BBM. Salah satunya akan memberikan subsidi kepada pekerja transportasi umum yang mengangkut bahan-bahan pokok.

“Kita akan mensubsidi kebutuhan BBM yang digunakan oleh transportasi umum yang mengangkut bahan-bahan pokok,” katanya saat rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah di Kantor Pemkab Kediri Senin (5/9/2022).

Dari dana subsidi sebesar Rp17 Miliar yang telah tersedia saat ini, kata Mas Dhito sapaan akrabnya, akan ditambah alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp73 Miliar dengan sasaran 91.000 penerima manfaat.

“Kurang lebih Pemkab mengalokasikan dana Rp100 miliar untuk penanggulangan inflasi daerah,” ujarnya.

Ia menyatakan, langkah strategis lain yang akan diambil olehnya seperti membuka lebar lapangan pekerjaan, termasuk melalui padat karya di lingkup desa.

Di samping itu juga meminta kepada Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) untuk mengambil langkah konkrit guna mencegah terjadinya inflasi di daerahnya.

Dhito menargetkan penyaluran subsidi itu akan dilaksanakan mulai 15 September 2022 mendatang. “Target kita, saya minta setiap SKPD untuk menyusun program kegiatan. 15 September sudah mulai pencairan,” katanya.

Dalam penyusunan program yang dimaksud, ia mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja dengan hati dan cepat. Bahkan pihaknya meminta agar jajarannya tidak mengenal hari libur untuk mencegah inflasi ini.

“Artinya, waktu kita hanya 10 hari kerja. Dan saya minta kepada seluruh SKPD untuk tidak mengenal hari libur,” pintanya.

Bupati Kediri menambahkan dana desa juga dapat digunakan untuk pengendalian inflasi. Sehingga, daya beli masyarakat desa tetap terjaga. Namun, apabila ditemukan penyelewengan dalam penyaluran subsidi, maka akan diberikan sanksi berat.

“Saya imbau kepada seluruh kepala desa yang memberikan BLT untuk tidak ada penyelewengan. Terutama kepada perangkat-perangkatnya. Kami yang ada di Pemerintah Kabupaten tidak akan memberikan ruang maaf kalau ada penyelewengan,” tegasnya.

Tak hanya pihak desa, peringatan keras itu juga ditujukan kepada seluruh kepala SKPD dan stafnya.

“Jika nanti ada SKPD ataupun dari staff SKPD yang melakukan penyelewengan, maka akan kita berikan sanksi berat,” pungkasnya.

Dapatkan update berita menarik hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow jurnaljatim.com di google news instagram serta twitter Jurnaljatim.com