Tuban, Jurnal Jatim – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tahun 2021 dipertanyakan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta mendorong pelakaan Musda diundur dari jadwal yang telah ditentukan.
Musda KNPI, digelar selama dua hari mulai Jumat sampai Sabtu (29/5/2021), di gedung Korpri kompleks Pendopo Krido Manunggal Tuban dengan salah satu agenda pemilihan ketua KNPI baru.
Mereka yang menyuarakan pelaksanaan Musda untuk diundur adalah GMNI, IMM, HMI, dan organisasi kepemudaan Muhammadiyah serta sejumlah organisasi sayap partai politik.
Alasannya, ada sejumlah indikasi kurang transparan. Pasalnya, sebanyak 31 OKP yang berhimpun didalam KNPI Tuban tidak diundang dalam kegiatan tersebut.
“Sampai sore ini, informasi yang kami terima hanya 15 OKP yang datang dari 24 undangan. Padahal jumlah OKP yang berhimpun di KNPI Tuban sekitar 55 OKP. Selain itu, 31 OKP lainnya juga tidak diundang. Untuk itu kita mendorong Musda ditunda atau diundur dari jadwal,” kata Ketua IMM Tuban Sa’dullah Bashori, Jumat, (28/5/2021).
Ia menilai kepanitiaan Musda KNPI Tuban ada cacat administrasi. Seperti proses penetapan pelaksanaan Musda tidak diputuskan dalam rapat pengurus harian.
“Undangan tidak ada tanda tangan ketua KNPI Tuban, termasuk notulen keputusan rapat terkait rencana Musda juga gak ada,” tambahnya.
Khusnun Niam, Ketua GMNI Kabupaten Tuban juga menuturkan, pelaksanaan Musda lebih idealnya ditunda agar tidak menimbulkan kegaduhan dikemudian hari. Termasuk, panitia juga lebih transparan terkait keberadaan siapa saja peserta yang akan mengikuti kegiatan Musda ini.
“Yang menunjuk kepanitiaan siapa, karena sebagian besar pengurus KNPI tidak diundang rapat pembentukan panitia. Kalau pun ada rapat terbatas, maka Berita Acara (BA) nya mana?,” ucapnya.
Lebih lanjut, hal sama juga disampaikan Ali Markus Ketua Umum HMI Cabang Tuban. Ia berharap semua pihak harus diajak komunikasi dan jangan ada kesan Musda ini di paksakan oleh satu pihak.
Jika hal itu terjadi, maka nanti hasil Musda kurang baik dan bahkan bisa menimbulkan konflik pada organisasi kepemudaan yang ada di Tuban.
“Kita ingin pelaksanaan Musda berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang baik pula buat kemajuan organisasi kepemudaan. Maka, proses Musda ini harus di jalankan sesuai aturan yang ada atau mekanisme,” jelasnya.
Ketua DPD KNPI Tuban Nasirul Umam, belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini selesai ditulis, Ketua DPD KNPI Tuban belum menjawab terkait kondisi hal tersebut.
Editor: Azriel
