oleh

Prosentase Pemenang Lelang di Tuban 85 Persen Kontraktor Lokal

Tuban, Jurnal Jatim – Prosentase pemenang lelang atau pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur 85 persen adalah kontraktor lokal, dan sisanya kontraktor dari luar daerah.

Itu disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Tuban Agung Supriyadi menanggapi masukan dari juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Tuban, Lutfi Firmansyah, pada Sabtu, (28/8/2021).

Agung mengungkapkan, sampai saat ini prosentase pemenang lelang atau pengadaan barang dan jasa di wilayah Tuban masih di dominasi kontraktor lokal dari pada luar.

“Sampai hari ini prosentase pemenang lelang atau pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tuban adalah kontraktor lokal mencapai 85 persen dan kontraktor luar kota 15 persen,” ungkap Agung.

Kendati begitu, kata Agung proses lelang suatu proyek atau pekerjaan menggunakan sistem yang sudah diatur secara nasional oleh Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga semua kontraktor seluruh Indonesia dapat ikut mendaftar lelang.

“Kita berharap kontraktor lokal harus selalu rajin update informasi, terus meningkatkan kemampuan dan kerjasamanya. Termasuk, guyub, rukun antar kontraktor agar dapat memenangkan suatu proses lelang proyek,” ujarnya.

Perlu diketahui, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tuban tahun 2021 telah disahkan dengan angka anggaran mencapai Rp2,8 triliun dengan peruntukan berbagai kegiatan di kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky.

Dari jumlah itu, Dinas (PUPR) Pemkab Tuban mendapat pos anggaran belanja modal sebesar lebih dari Rp236 miliar. Harapannya, anggaran yang didominasi untuk kegiatan infrastruktur digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan menjaga kualitas.

“Pos anggaran itu agar mengedepankan aspek kualitas sebagai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah ditentukan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Tuban, Lutfi Firmansyah, Sabtu, (28/8/2021).

Selain itu, Lutfi menjelaskan tantangan yang perlu dihadapi dinas PUPR adalah melakukan serangkaian proteksi terhadap kontraktor luar. Termasuk, melakukan memberikan edukasi dan pembinaan terhadap kontraktor lokal agar tidak menjadi penonton dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

“Jangan sampai kontraktor lokal hanya menjadi penonton saja,” tegas Sekretaris DPC Partai Gerindra Tuban itu.

Dirinya berharap terkait kebutuhan yang dipersyaratkan seperti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk difasilitasi pemerintah buat kontraktor lokal. Begitu juga dalam bentuk kemampuan administrasi juga dilakukan pembinaan.

“Harapan kita semua, orientasi pembangunan infrastruktur tidak hanya pada sisi penawaran yang rendah. Tetapi, pada terjangkaunya kualitas pekerjaan proyek yang dihasilkan,” pintanya.

 

Editor: Azriel