Kediri, Jurnal Jatim – Ketua PCNU Kota Kediri, KH Abu Bakar Abdul Jalil mendukung sikap tegas pemerintah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) berikut pelarangan kegiatannya.
Terbitnya Surat Keputusan Bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI merupakan wujud pemerintah menjaga kepentingan negara.
“Negara mempunyai legitimasi dan alasan yang konstitusional untuk mengeluarkan keputusan terkait FPI demi melindungi kepentingan negara,” kata Gus Ab sapaan akrabnya, Rabu (30/12/2020).
Menurut dia, rakyat Indonesia sudah lama menjadi saksi. Bahkan, rakyat tampak sudah memendam rasa dan keinginan agar hukum ditegakkan sebenar-benarnya.
Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, semua harus taat hukum. Kata dia, memasang baliho sekalipun ada hukum serta aturannya. Tidak boleh seenaknya.
Maka ketika negara melakukan kewajibannya menegakkan hukum, semua rakyat Indonesia mendukungnya.
“FPI pun seharusnya sejak awal diperlakukan demikian. Rakyat akan memuji bagaimana ketegasan Pemerintahan Jokowi menegakkan hukum serta aturan sesuai Pancasila dan Konstitusi,” katanya.
Gus Ab mengungkapkan para pendiri bangsa sudah menegaskan Indonesia berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Itulah sebagai pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pancasila mengatur prinsip-prinsip yang sudah dihidupi dan menjadi kesepakatan seluruh warga negara Indonesia sejak dahulu.
Prinsip itu sejak awal menjadi penjaga sekaligus pemersatu dari keberagaman yang memang hidup di antara warga negara selama ini.
Atas dasar itu, ketika ada individu atau sekelompok orang berusaha merusak keberagaman yang selama ini hidup dengan baik, dan bahkan berusaha berada di atas hukum negara.
“Maka sama saja dengan berusaha merusak pondasi bernegara yang sudah disepakati bersama hingga saat ini,” dia menegaskan.
Lebih lanjut Gus Ab mengatakan kehidupan keagamaan dan keberagaman yang lebih toleran, akan lebih bagus bila tanpa FPI. Begitupun dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, juga akan lebih baik tanpa FPI.
Dia menyarankan agar ada upaya intensif dari Pemerintah untuk mengupayakan, khususnya anak-anak muda yang selama ini tergabung di dalamnya, agar bisa berkarya dengan cara yang benar sesuai aturan hukum.
“Sehinga mereka bisa bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungannnya,” pungkasnya.
Editor: Hafid
