SURABAYA (Jurnaljatim.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dipastikan tidak akan mengundang Menteri Agama (Menag) yang baru, Fachrul Razi pada peringata Puncak Hari Santri Nasional (HSN) 2019 yang dilaksanakan Minggu (27/10/2019) lusa.
Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, KH Abdusalam Sokhib selaku penyelenggara acara tersebut mengatakan, dalam HSN dengan tema Santri Culture Night Carnival (SCNC) ini dipastikan mengundang tokoh dan pejabat nasional seperti Wakil Presiden.
Ia pun menyebut nama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, hingga Wali Kota Surabaya turut dalam undangan tersebut.
“Tokoh nasional yang sudah konfirmasi hadir adalah Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan beberapa tokoh nasional yang berlatarbelakang sosok santri,” ujar pria yang akrab disapa Gus Salam ini, Jumat (25/10/2019) di kantor PWNU Jatim.
Terkait dengan Menag Fachrul Razi, Gus Salam mengaku tidak mengirimkan undangan padanya. Ia beralasan bingung mau mengirimkan undangannya kemana, karena selama ini tidak mengenal sosok Fachrul.
“Terkait dengan Menteri Agama, sebenarnya kita yang paling prinsip adalah mengu dang tokoh nasional berlatar belakang santri. Ya kita juga belum kenal dengan Menteri Agama dan juga belum tahu apakah beliau ini santri atau bukan, kuatir saya nanti mengundangnya kemana kita juga tidak tahu dan korelasi dan relevansinya untuk diundang dihari santri juga tidak ada,” katanya.
Dirinya kembali menegaskan tidak mengundang Menag karena hal itu sesuai dengan arahan para Masyaikh (ulama). Petunjuknya, kata dia, hanya mengundang tokoh nasional yang berlatar belakang santri.
Disinggung mengenai kriteria santri yang dimaksud, Gus Salam menjelaskan, sosok yang mendalami ilmu agama, mencintai negara, hidupnya diabdikan untuk perjuangan, serta mengabdi pada umat dan masyarakat, serta berakhlak mulia. Lalu, apakah Menag Fachrul tidak sesuai dengan kriteria itu, Gus Salam mengatakan tidak tahu.
“Saya kurang tahu ya, tapi kalau santri itu ya, ngaji, mondok, dan tahu dengan sejarah keagamaan dan perjuangan keagamaan di nusantara,” tukasnya.
Lalu, bagaimana dengan Wali Kota Risma yang tak berlatarbelakang santri namun tetap diundang, Gus Salam berdalih bahwa Risma merupakan pemangku jabatan di Surabaya dan merupakan tempat berlangsungnya acara.
Dikonfirmasi mengenai sikap PWNU ini apakah mencerminkan ketidak setujuannya NU terhadap Menag dari latar belakang militer, Gus Salam menjawab, jika setuju atau tidak setujunya NU itu ‘berarti’. Sebab, menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Kita kembali ke esensi, apakah setuju atau tidak setujunya kita berarti. Sebab, menteri adalah hak prerogatif presiden. Kita tidak punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui,” tambahnya.
Sebelumnya, terkait penunjukan Fachrul Razi, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kyai terkait jabatan Menteri Agama. Menurutnya, banyak kyai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
“Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019). (ERW)
Editor: Z. Arifin
