oleh

Kabupaten Nganjuk Berupaya Wujudkan Satu Data Indonesia

Nganjuk, Jurnal Jatim – Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terus berupaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) dengan menyediakan informasi maupun data terpadu untuk pemutakhiran data di desa atau kelurahan, data individu, rumah tangga, komunitas, maupun fasilitas.

Tujuannya adalah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah, sesuai kebutuhan untuk keperluan pelaporan.

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan mendukung penuh Sistem Integrasi Data Kelurahan dan Daerah (SIDKD) Kabupaten Nganjuk untuk mendukung sistem SDI.

“Satu Data Indonesia sangat penting bagi pemerintah daerah,” kata Marhaen pada, Jumat (29/10/2021)

SIDKD Kabupaten Nganjuk tahun 2021 telah dilaunching oleh Diskominfo pada Rabu (27/10/2021) yang kerja sama dengan lembaga penelitian SurveyMETER Yogyakarta.

Launching itu juga didukung Knowlegde Sector Initiative (KSI) yang juga menjalin program kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan lembaga bentukan Pemerintah Australia, DFAT.

Marhaen mengungkapkan, SIDKD dapat menjawab kebutuhan data yang akurat, terkini dan menyeluruh. Serta bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah.

“Sistem ini meniscayakan satu sistem yang bisa mengintegrasikan data. Dari mulai RT/RW sampai dengan level kabupaten dalam mendukung program Satu Data di Kabupaten Nganjuk. Pemkab Nganjuk akan menganggarkan perluasannya di desa-desa lain,” kata Kang Marhaen sapaan akrabnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki, AP menyampaikan SIDKD merupakan salah satu jawaban atas urgensi perbaikan data. Mengingat, data yang ada saat ini tidak sinkron. Dan berdampak pada efektifitas program.

“SIDKD dapat digunakan sebagai rujukan dalam penanganan masalah sosial, kesehatan termasuk stunting, ketenagakerjaan, dan ekonomi daerah. Serta administrasi kependudukan,” ujarnya.

Slamet Basuki menambahkan, ada sebanyak 10 ribu lebih data administrasi kependudukan (adminduk) yang belum update. Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nganjuk itu menyebut, pihaknya akan menggunakan SIDKS untuk pembaruan adminduk. Antara lain seperti KK, NIK, dan lainnya.

“Kami mendorong para kepala desa dan kelurahan untuk mendukung warga yang tercatat dalam SIDKD perlu melakukan pembaharuan adminduk. Yaitu dengan menyiapkan beberapa dokumennya,” imbuhnya.

 

Dapatkan update berita menarik lainnya hanya di Jurnaljatim.com, jangan lupa follow Jurnaljatim.com di Google News.

 

Editor: Hafid